Based on the number of disputes between Indonesian shipcrew and their owner, Indonesian Embassy held a meeting with Malta Maritime Authority (MMA) to discuss about basic rules on salary and contract for shipcrews. In that meeting MMA explained that all shipping company must follow standards in determining salary, insurance, rights and duties of shipcrews as stated in ILO and Merchant Shipping Act

Valetta. Malta merupakan salah satu wilayah akreditasi KBRI Roma yang memiliki cukup banyak jumlah WNI. Keberadaan WNI yang mayoritas berprofesi sebagai ABK di Malta tentunya menjadi tanggung jawab perlindungan KBRI Roma. Hal ini diwujudkan melalui kunjungan pihak konsuler yang diwakili oleh Sekretaris I Fungsi Protokol dan Konsuler, dan didampingi Sekretaris III Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya dan Staf Fungsi Politik. Kunjungan ini bertujuan untuk “jemput bola” pelayanan konsuler seperti lapor diri, pemberian paspor baru atau perpanjangan. Lebih penting lagi, melalui kunjungan ini para ABK dapat menceritakan permasalahan yang dihadapi selama ini dan KBRI Roma dapat mengetahui situasi ABK secara langsung di lapangan. Pada kesempatan tersebut perwakilan KBRI sempat mengunjungi kapal “Lorenzo” , kapal nelayan Malta di pelabuhan Marsaxlokk dimana tiga ABK WNI dari Tegal, Jawa Tengah bekerja. Dari sini, pihak KBRI telah mendapatkan banyak masukan dan gambaran mengenai hal-hal yang menjadi concern para ABK WNI.

First Secretary of Protocol and Consular Affairs, June Kuncoro Hadiningrat, inspect "Lorenzo", a fishing vessel where 3 Indonesian citizens, origin of Tegal, Central Java, work as shipcrew. This visit is an opportunity for Indonesian shipcrews to have contact with Indonesian Embassy and to share their difficulties and opinions

Giving information about consular services, such as self report and passport extension. Shipcrews are also informed about employment contract in Malta to avoid disputes with shipowner.

Pihak KBRI juga menyelenggarakan pertemuan bersama WNI di Malta, baik ABK maupun bukan, untuk melakukan sosialisasi mengenai fungsi konsuler; memberikan nasehat bagi para ABK yang memiliki masalah kontrak kerja; serta memberikan pelayanan konsuler (lapor diri). Konsul Kehormatan RI (Konhor RI) untuk Malta, Ernest Sullivan, juga menekankan pentingnya para ABK atau WNI baru lainnya untuk melapor ke kantor Konhor RI. Selain itu, KBRI telah mengunjungi kantor polisi untuk mencari keterangan terkait dengan ABK WNI yang telah ditahan di dalam penjara.

Dalam kunjungan ini pihak KBRI mengadakan pertemuan dengan Malta Maritime Authority (MMA) untuk meminta penjelasan perihal basic regulations tentang gaji dan kontrak kerja ABK. Hal ini berangkat dari kasus-kasus sengketa kontrak kerja antara ABK WNI dengan pemilik kapal. Menanggapi KBRI, MMA mengindikasikan dan menjelaskan bahwa seluruh perusahaan pelayaran Malta harus mengikuti standar-standar (contoh: gaji, asuransi, hak-hak serta kewajiban ABK) sebagaimana tercantum pada ILO dan Merchant Shipping Act Malta beserta peraturan-peraturan turunan dari shipping act dimaksud. Turut disampaikan bahwa saat ini Malta tengah menjalani proses aksesi terhadap Maritime Labour Convention, setelah menjadi signatory sejak tahun 2006. Diharapkan proses aksesi konvensi selesai pada tahun 2011, dan mulai diberlakukan pada tahun 2012.

Sumber: KBRI Roma

Honorary Consul of Malta, Ernest Sullivan, also emphasized the importance of self-report to Consulat General office

MALTA

A.     UMUM

Nama negara

Republic of Malta (Republik Malta)

Ibu kota

Valletta (6.300 jiwa penduduk – 2006)

Penduduk

412.966 (perkiraan 2010)

Luas wilayah

316 km2; Malta adalah negara kepulauan yang antara lain terdiri dari pulau-pulau utama Malta (246 km2), Gozo (67 km2) dan Comino (3 km2)

Batas Negara

Malta terletak di tengah-tengah laut tengah, sekitar 93 km sebelah selatan dari Pulau Sicilia (Italia)
Kota penting

Birkirkara (22.000 penduduk), Mosta (18.800 penduduk), Qormi (16.600 penduduk), Zabbar (14.700 penduduk)

Bahasa resmi

Malta dan Inggris

Agama

Katolik Roma 98%

Hari Nasional

21 September

Lagu Kebangsaan

The Maltanese Anthem

Keanggotaan pada Organisasi Internasional Utama

PBB, Uni Eropa, Commonwealth

Mata Uang

Euro (€)

B.     PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Bentuk negara : Republik parlementer
Konstitusi : Konstitusi tahun 1964

1.     Parlemen

Unikameral (terdiri atas 69 anggota parlemen yang dipilih melalui single transferable vote system dengan mempertimbangkan keterwakilan proporsional).

2.     Kepala Negara

Presiden George Abela dipilih oleh Parlemen pada April 2009 dengan masa bakti selama 5 tahun.

3.     Kepala Pemerintahan

Perdana Menteri Lawrence Gonzi memimpin Kabinet, dimana Pemerintahan yang berkuasa saat ini adalah dari Nationalist Party. Sedangkan Deputi Perdana Menteri Tonio Borg juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.

4.     Pemilihan Umum

Pemilihan umum 8 Maret 2008 diikuti oleh 93.3% warga yang berhak memilih. Pemilu berikutnya akan diselenggarakan pada tahun 2013.

5.     Konstelasi Politik dan Partai-partai Terwakili dalam Parlemen

Pemerintah               : Nationalist Party
Oposisi              : Labour Party
Partai Lainnya    : Democratic Alternative (Green Party), National Action, Imperium Europa, Gozitan Party, Independents, Alpha Liberal Democrats, Forward Malta

6.    Pemerintah Daerah

Sejak 1993, wilayah Malta dibagi ke dalam 68 local councils atau localities (semacam kecamatan) tanpa adanya unsur pemerintah diantara tingkat council dan pusat. Enam districts (lima di pulau utama) dan tiga regions (dua di pulau utama) terbentuk untuk keperluan (pemungutan data) statistik. Executive secretary bertindak sebagai pimpinan eksekutif, administratif, dan keuangan dari council. Seluruh keputusan diambil secara kolektif bersama para anggota council lainnya.

7.     Politik Dalam Negeri

Sejak kemerdekaan, telah diselenggarakan 10 kali pemilihan umum setiap lima tahun. Dua partai politik, Nationalist Party dan Labour Party telah mendominasi peta politik Malta selama ini. Sampai dengan Perang Dunia II, opsi keberpihakan terhadap bahasa Italia atau Inggris mendominasi agenda politik pada tingkat nasional. Sedangkan relevansi Commonwealth (hubungan Malta dengan Inggris) mendominasi  agenda politik pada saat perumusan konstitusi Malta.

Selanjutnya, agenda politik nasional didominasi oleh pembahasan mengenai keanggotaan di UE. Keberpihakan masyarakat Malta terhadap keputusan masuk UE semakin jelas dengan kemenangan Nationalist Party pada tahun 2008 di pemilu pertama sejak Malta bergabung ke dalam UE.

8.     Politik Luar Negeri
Pada tahun 2002, Pemerintahan dibawah Nationalist Party menyelesaikan negosiasi keanggotaan Malta di UE. Lalu pada Maret 2003, referendum nasional perihal kenggotaan Malta di UE – dimana Nationalist Party dan Democratic Alternative mengkampanyekan keanggotaan tersebut sedangkan Labour Pary mengkampanyekan sebaliknya – menghasilkan keberpihakan sebanyak 53% terhadap keanggotaan Malta di UE. Malta meratifikasi traktat EU Accession pada tanggal 16 April 2003.
Malta bergabung dengan UE pada tanggal 1 Mei 2004, dan melepaskan keanggotaannya di Gerakan Non-Blok (GNB). Mata uang Euro mulai digunakan di Malta pada tanggal 1 Januari 2008.

C.     EKONOMI

1.     Perekonomian Umum

Batu limestone merupakan salah satu sumber daya utama Malta. Selain itu, keunggulan komparatif Malta terletak pada posisi geografisnya dan tenaga kerja yang produktif. Ekonomi Malta sangat tergantung dengan perdagangan internasional, manufacturing (elektronik dan pharmaceuticals), dan pariwisata. Malta memproduksi hanya 20% dari kebutuhan pangannya, dan memiliki keterbatasan pasokan air bersih, serta keterbatasan sumber energi di dalam negeri.

Walaupun memiliki potensi tinggi untuk pengembangan energi tenaga matahari dan angin, Malta hampir masih sepenuhnya menggunakan fossil yang sepenuhnya diimpor sebagai sumber energi. Alternatif lainnya adalah gagasan Italia untuk mengembangkan energi tenaga nuklir di Malta – dimana gagasan tersebut ditolak oleh masyarakat Malta.

Dengan bergabung ke UE, Malta mendapatkan keuntungan ekonomi dari segi peningkatan ekspor dan jumlah wisatawan. Dengan diiringi kebijakan perindustrian nasional seperti export-oriented investment, maka keanggotaanya di UE membuahi suatu pertumbuhan ekonomi yang pesat secara keseluruhan pada tahun 1990-an. Sebagaimana Indonesia, konsumsi pasar domestik mendorong roda perekonomian dengan dibantu oleh peningkatan pendanaan pemerintah (public spending), serta ekspor barang / komoditas maupun jasa.

Tingkat pengangguran selama ini tergolong rendah. Komposisi tenaga kerja ahli (skilled labour) semakin berkurang dan berdampak pada meningkatnya penghasilan (gaji) tenaga kerja. Distribusi tenaga kerja di Malta, 2 % bekerja di sektor pertanian, 29,6 % bekerja di sektor industri dan 68 % bekerja di sektor jasa.

Terdapat basis kuat untuk sektor manufacturing produk-produk high value-added dan pharmaceuticals. Terdapat lebih dari 250 perusahaan manufacturing asing (foreign-owned) yang bergerak di bidang ekspor. Pariwisata memberikan kontribusi terhadap GDP sebanyak 35%. Sektor perfilman juga berkontribusi banyak terhadap GDP Malta. Saingan utama Malta dalam industry perfilman adalah negara-negara Eropa Timur atau Afrika Utara.

2.     Data Umum Ekonomi

GDP

US$ 7,9 milyar (2009), €6,1 milyar (2010) €6,4 milyar (2011)

GDP per capita

US$ 17.929 (2009), €5.448 (Q2 2010)

Pertumbuhan GDP

-4% (2009), 1,7% (perkiraan untuk 2010 dan 2011)

Tingkat Inflasi

2,7% (2009); 0,8% (September 2010); 1,4% (perkiraan 2011)

Angkatan kerja

171,000 (2008), 152.500 (Juni 2010)

Angka pengangguran

6,9% (Maret 2010); 4,4% (Juni 2010)

Kekayaan alam

batu limestone

Industri

Pariwisata, elektronik, perkapalan dan perbaikan kapal, konstruksi, makanan minuman, pharmaceuticals, alas kaki, pakaian, tembakau, jasa penerbangan, jasa perbankan, jasa IT

Ekspor

US$ 3.060 juta f.o.b. (2008); US$ 2.593 juta f.o.b. (2009); €1,419.1 juta f.o.b (Januari-Agustus 2010)

Komoditi ekspor

Mesin dan peralatan transportasi, produk manufaktur, produk kimia

Negara tujuan ekspor

Jerman 13,5%; Singapura 13%; Perancis 12,2%; Amerika Serikat 9,6%;dan Inggris 8,2% (2008).

Impor

US$ -4.792 juta f.o.b. (2008); US$ -4.065 juta f.o.b. (2009); €2,275.5 juta c.i.f (Januari-Agustus 2010)

Negara asal impor

Italia 28%; Inggris 13,5%; Perancis 8,2%; Jerman 7,4%; Singapura 6,4%.

Komoditi impor utama

mesin dan peralatan transportasi, bahan mineral dan minyak pelumas, produk makanan, produk manufaktur.

D.     PERKEMBANGAN TERAKHIR

Sejak bergabung sebagai anggota UE pada bulan Mei 2004, Malta terus mengalami kesulitan dalam menangani masalah imigran dari negara-negara Afrika Utara. Pemerintah Malta secara aktif berkeinginan untuk dapat menjalin kerjasama baik di tingkat bilateral maupun internasional dalam penanganan masalah imigran. Bergabungnya Malta ke dalam UE diikuti dengan keberhentian Malta dari keanggotaan di Gerakan Non-Bloc (GNB).
Malta merupakan negara dengan situasi politik dalam negeri yang relatif stabil. Terpilihnya Dr. George Abela sebagai Presiden Malta pada tanggal 4 April 2009 semakin menunjukkan kematangan politik di Malta. Penunjukan Presiden Abela tersebut menandai pembaharuan sejarah Malta yang untuk pertama kali dalam sejarahnya Presiden berasal dari pihak oposisi dan mendapat dukungan penuh dari Parlemen. Situasi politik yang kondusif tersebut akan memperkuat posisi strategis Malta sebagai tempat persinggahan perdagangan yang penting yang menghubungkan benua Eropa dengan Asia dan Afrika.

Malta telah bergabung dalam mata uang tunggal Euro 1 Januari 2008. Berkaitan dengan ini, Malta telah dan terus  melakukan serangkaian reformasi dalam bidang ekonomi dan moneternya untuk memenuhi persyaratan yang diharuskan sebelum bergabung dengan Euro, seperti pengurangan angka defisit di bawah 3% dan penentuan rezim devisanya.

Berbagai program reformasi ekonomi ternyata mempunyai implikasi politis, yang mengakibatkan berkurangnya dukungan terhadap pemerintah. Hal ini dapat dimengerti karena kebijakan reformasi ekonomi tersebut telah membawa dampak bagi kenaikan kebutuhan hidup rakyatnya.

Dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian Malta sampai akhir tahun 2008 dinilai masih sangat minim. Sektor yang sudah mengalami pengaruh krisis keuangan adalah sektor automotif dan pariwisata. Pertumbuhan GDP Malta pada tahun 2008 adalah sebesar 2%, lebih rendah sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 akan stabil pada angka 2%.

2.     Perkembangan Perekonomian Malta

Perkembangan perekonomian Malta selama 40 tahun terakhir dapat dikatakan cukup pesat. Malta berupaya menjaga pertumbuhan GDP per tahun rata-rata sebesar 5 % sejak tahun 1990an. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan investasi di bidang infrastruktur.

Krisis keuangan global juga mempengaruhi perekonomian Malta, namun tingkat pengaruh tersebut tidak terlalu besar terhadap keseluruhan perekonomian Malta. Hal ini disebabkan karena Malta memiliki fondasi sektor keuangan yang relatif kuat sehingga Malta dapat keluar dari krisis ekonomi global.

Bagi Malta, sektor yang memiliki dampak langsung akibat krisis keuangan global hanyalah sektor pariwisata. Sekalipun ekonomi Malta melemah akibat krisis ekonomi global, Komisi Eropa memperkirakan ekonomi Malta tahun 2009  masih dapat tumbuh sebesar 0,7 %. Sedangkan dampak lain yang terjadi akibat krisis keuangan global adalah adanya defisit anggaran lebih dari 3 % threshold yang telah ditetapkan oleh Komisi Eropa. Komisi Eropa juga memperkirakan bahwa defisit anggaran Malta akan berkurang pada tahun 2010.

GDP Malta tahun 2009 sebesar  USD 7,9 milyar menurun dibandingkan tahun 2008, yang mencapai USD 8,34 milyar. GDP per capita tahun 2009 sebesar USD 17.929, menurun dibandingkan GDP per capita tahun 2008  sebesar USD 20.202. Tingkat inflasi tahun 2009 sebesar 1,8 %, menurun dibandingkan tahun 2008 sebesar 4,2 %. Selama periode Juli 2009 – Juli 2010 angka pengangguran di Malta turun dari 7,3% menjadi 6,5%. European Travel Commission (ETC) mengatakan bahwa jumlah mengangguran di Malta pada bulan Juli 2008 adalah sebanyak 6000 dan naik menjadi 7500 ketika puncak krisis, tetapi jumlah tersebut berhasil turun menjadi 6800 saat ini

Perekonomian Malta ditopang oleh industri Pariwisata, yang memberikan kontribusi sebesar 30 % dari GDP Malta. Kedatangan turis ke Malta rata-rata mencapai 1 juta orang per tahun (lebih dari 2 kali penduduk Malta yang berjumlah  sekitar 414.000 jiwa). Sektor manufaktur (elektronik dan produk-produk farmasi) memberikan kontribusi sebesar 20 % dari GDP; dan 75 % dari total ekspor dan bisnis di sektor keuangan memberikan kontribusi kepada GDP Malta sebesar 13 %. Malta tidak memiliki sumber-sumber energi mineral, sehingga sangat tergantung dari negara-negara lain di kawasan.

Berdasarkan hasil survey index of economic freedom tahun 2008, score Malta 66.1/100. Posisi Malta adalah moderately free dan posisi Malta untuk tingkat dunia berada diurutan 47 dari 179. Sedangkan posisi Malta untuk tingkat kawasan, Malta termasuk negara Miskin, yaitu berada di urutan 24 dari 44.

Karena terletak di kawasan Mediterania, Malta sangat tergantung dengan negara-negara di kawasan Eropa Selatan dan Afrika Utara, khususnya dengan Libya. Malta memiliki hubungan politik dan ekonomi yang sangat baik dengan Libya.

Neraca Perdagangan RI-Malta

(Nilai : Ribu US$ – Sumber Kemdag)