Pendirian IFAD pada tahun 1977 adalah salah satu hasil dari Konferensi Pangan Internasional tahun 1974, sebagai tanggapan atas krisis pangan yang melanda  acili-negara di Afrika di awal tahun 1970-an.

Mandat dari IFAD adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin dan pembangunan pedesaan. IFAD bergerak di bidang pertanian dengan dasar bahwa 75% penduduk miskin di dunia hidup di daerah terpencil dan sangat bergantung pada aktivitas pertanian untuk mempertahankan hidupnya. 

IFAD sebagai badan khusus PBB berfungsi sebagai badan untuk mendanai pembangunan pertanian. Tantangan global terkait pengurangan jumlah penduduk lapar dan kekurangan gizi serta penciptaan strategi baru guna pemenuhan kebutuhan pangan dunia tetap merupakan persoalan besar yang belum tuntas dilakukan. Di sisi lain, terbatasnya dukungan finansial bagi pengembangan pertanian di negara-negara berkembang dari negara/institusi donor dikhawatirkan semakin memberatkan upaya perbaikan tersebut.

Dalam melakukan aktivitasnya, IFAD bekerjasama dengan pemerintah, donor, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya. IFAD berfokus pada penanganan masalah khusus suatu negara, dengan meningkatkan akses penduduk miskin pada jasa keuangan, pasar, teknologi, lahan, dan sumber daya alam.

Aktifitas IFAD berpedoman pada Strategic Framework yang diperbarui setiap 4 tahun sekali dengan tujuan:

• Memperkuat kapasitas masyarakat terpencil dan serta kapasitas kelembagaan mereka.
• Memperbaiki akses atas sumber daya alam yang produktif dan akses atas teknologi.
• Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap jasa-jasa keuangan dan pasar produksi.

Keanggotaan IFAD terbuka untuk setiap negara anggota PBB. Keanggotaan IFAD terdiri atas: [i] List A (negara-negara maju); [ii] List B (negara-negara anggota OPEC), Indonesia masuk dalam list B; dan [iii] List C (negara-negara berkembang).

Tedapat 12 proyek IFAD di Indonesia yang sudah selesai; 2 proyek yang masih berjalan;  dan 2 proyek dalam tahap akhir persiapan. Proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai wilayah seperti di Sulawesi, Jawa Timur, Sumatera Selatan serta bagian timur Indonesia. Beberapa contoh dari jenis proyek (pendanaan) adalah pengembangan lahan tani; pengembangan peternakan; irigasi; dan pengembangan sumber penghasilan bagi petani-petani yang tidak memiliki lahan serta yang termarginalisasi.

Dari segi keuntungan yang diperoleh, selain menjadi donor, Indonesia juga merupakan salah satu penerima bantuan pinjaman terbesar di IFAD dalam membiayai program pemberantasan kemiskinan di wilayah Indonesia Timur – dengan total nominal bantuan sebesar US$ 29,300,935 (US$ 12,697,660 on-going dan  US$ 16,603,275 dalam tahap akhir persiapan implementasi).

Dalam hubungan kerjasama mendatang, dukungan bantuan IFAD juga perlu difokuskan kepada sektor lain seperti perikanan dan kehutanan serta proyek riset kecil dan menengah guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Untuk Indonesia sendiri, peranan IFAD masih dibutuhkan, walaupun posisi Indonesia tidak lagi masuk dalam kategori negara yang mendapat pinjaman dengan konsesi tertinggi tetapi masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah. Hal ini berakibat kepada semakin tingginya bunga pinjaman yang harus dibayar Indonesia.

Tahun 2010 ini 2 orang pejabat dari Itjen Kementan terpilih untuk melakukan pemagangan selama 6 bulan di bagian Kantor Audit IFAD dengan biaya sepenuhnya ditanggung IFAD.
Sekretariat  IFAD
Presiden: Kanayo F. Nwanze (Nigeria)
Via Paolo di Dono 44,
00142 Rome, Italy
Tel: 39-0654591, Fax +39-065043463
www.ifad.org