Indonesian President SBY discusses with Cypriot Foreign Minister Markos SP. Kyprianou issues pertaining to efforts to strengthen bilateral relationship and cooperation, as well as on exploring new opportunities. In 2010, trade volume between Cyprus and Indonesia reached US$ 18,125 million. Additionally, realized Cypriot investments in Indonesia reached the value of US$ 10,597 million.

Jakarta. Indonesia and Cyprus were preparing an agreement on tourism to support both countries’ plan to cooperate in the sector, Indonesian Presidential spokesman Teuku Faizasyah said here on Wednesday.

The spokesman made the statement after Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono met with Cyprus Foreign Minister Markos SP.Kyprianou at the State Palace.

He said that both sides now were preparing a Memorandum of Understanding in the tourism sector to support the cooperation.

“We note that they have been interested in cooperation in the tourism sector,” said Faizasyah,

During the meeting, the economic issue was also discussed, he said.

Indonesia targets 7.7 million foreign tourist arrivals this year after the country exceeded foreign tourist arrivals of 7 million people last year. The government expected them to spend 8. 4 billion U.S. dollars this year, higher than that of last year at 7.6 billion U.S. dollars.

To boost the arrival, Indonesia needs to step up cooperation with more countries.

The number of foreign holiday makers visiting Bali, the center of the country’s tourist industry, rose by 16.81 percent to 208, 300 in January, year on year, the Statistic Bureau announced on Tuesday.

The Indonesian tourism industry has recovered from the impact of terrorism, and epidemics.

Source: Xinhua – 2 March 2011
Photo: Presidential Palace

Based on the number of disputes between Indonesian shipcrew and their owner, Indonesian Embassy held a meeting with Malta Maritime Authority (MMA) to discuss about basic rules on salary and contract for shipcrews. In that meeting MMA explained that all shipping company must follow standards in determining salary, insurance, rights and duties of shipcrews as stated in ILO and Merchant Shipping Act

Valetta. Malta merupakan salah satu wilayah akreditasi KBRI Roma yang memiliki cukup banyak jumlah WNI. Keberadaan WNI yang mayoritas berprofesi sebagai ABK di Malta tentunya menjadi tanggung jawab perlindungan KBRI Roma. Hal ini diwujudkan melalui kunjungan pihak konsuler yang diwakili oleh Sekretaris I Fungsi Protokol dan Konsuler, dan didampingi Sekretaris III Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya dan Staf Fungsi Politik. Kunjungan ini bertujuan untuk “jemput bola” pelayanan konsuler seperti lapor diri, pemberian paspor baru atau perpanjangan. Lebih penting lagi, melalui kunjungan ini para ABK dapat menceritakan permasalahan yang dihadapi selama ini dan KBRI Roma dapat mengetahui situasi ABK secara langsung di lapangan. Pada kesempatan tersebut perwakilan KBRI sempat mengunjungi kapal “Lorenzo” , kapal nelayan Malta di pelabuhan Marsaxlokk dimana tiga ABK WNI dari Tegal, Jawa Tengah bekerja. Dari sini, pihak KBRI telah mendapatkan banyak masukan dan gambaran mengenai hal-hal yang menjadi concern para ABK WNI.

First Secretary of Protocol and Consular Affairs, June Kuncoro Hadiningrat, inspect "Lorenzo", a fishing vessel where 3 Indonesian citizens, origin of Tegal, Central Java, work as shipcrew. This visit is an opportunity for Indonesian shipcrews to have contact with Indonesian Embassy and to share their difficulties and opinions

Giving information about consular services, such as self report and passport extension. Shipcrews are also informed about employment contract in Malta to avoid disputes with shipowner.

Pihak KBRI juga menyelenggarakan pertemuan bersama WNI di Malta, baik ABK maupun bukan, untuk melakukan sosialisasi mengenai fungsi konsuler; memberikan nasehat bagi para ABK yang memiliki masalah kontrak kerja; serta memberikan pelayanan konsuler (lapor diri). Konsul Kehormatan RI (Konhor RI) untuk Malta, Ernest Sullivan, juga menekankan pentingnya para ABK atau WNI baru lainnya untuk melapor ke kantor Konhor RI. Selain itu, KBRI telah mengunjungi kantor polisi untuk mencari keterangan terkait dengan ABK WNI yang telah ditahan di dalam penjara.

Dalam kunjungan ini pihak KBRI mengadakan pertemuan dengan Malta Maritime Authority (MMA) untuk meminta penjelasan perihal basic regulations tentang gaji dan kontrak kerja ABK. Hal ini berangkat dari kasus-kasus sengketa kontrak kerja antara ABK WNI dengan pemilik kapal. Menanggapi KBRI, MMA mengindikasikan dan menjelaskan bahwa seluruh perusahaan pelayaran Malta harus mengikuti standar-standar (contoh: gaji, asuransi, hak-hak serta kewajiban ABK) sebagaimana tercantum pada ILO dan Merchant Shipping Act Malta beserta peraturan-peraturan turunan dari shipping act dimaksud. Turut disampaikan bahwa saat ini Malta tengah menjalani proses aksesi terhadap Maritime Labour Convention, setelah menjadi signatory sejak tahun 2006. Diharapkan proses aksesi konvensi selesai pada tahun 2011, dan mulai diberlakukan pada tahun 2012.

Sumber: KBRI Roma

Honorary Consul of Malta, Ernest Sullivan, also emphasized the importance of self-report to Consulat General office

Pendirian IFAD pada tahun 1977 adalah salah satu hasil dari Konferensi Pangan Internasional tahun 1974, sebagai tanggapan atas krisis pangan yang melanda  acili-negara di Afrika di awal tahun 1970-an.

Mandat dari IFAD adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin dan pembangunan pedesaan. IFAD bergerak di bidang pertanian dengan dasar bahwa 75% penduduk miskin di dunia hidup di daerah terpencil dan sangat bergantung pada aktivitas pertanian untuk mempertahankan hidupnya. 

IFAD sebagai badan khusus PBB berfungsi sebagai badan untuk mendanai pembangunan pertanian. Tantangan global terkait pengurangan jumlah penduduk lapar dan kekurangan gizi serta penciptaan strategi baru guna pemenuhan kebutuhan pangan dunia tetap merupakan persoalan besar yang belum tuntas dilakukan. Di sisi lain, terbatasnya dukungan finansial bagi pengembangan pertanian di negara-negara berkembang dari negara/institusi donor dikhawatirkan semakin memberatkan upaya perbaikan tersebut.

Dalam melakukan aktivitasnya, IFAD bekerjasama dengan pemerintah, donor, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya. IFAD berfokus pada penanganan masalah khusus suatu negara, dengan meningkatkan akses penduduk miskin pada jasa keuangan, pasar, teknologi, lahan, dan sumber daya alam.

Aktifitas IFAD berpedoman pada Strategic Framework yang diperbarui setiap 4 tahun sekali dengan tujuan:

• Memperkuat kapasitas masyarakat terpencil dan serta kapasitas kelembagaan mereka.
• Memperbaiki akses atas sumber daya alam yang produktif dan akses atas teknologi.
• Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap jasa-jasa keuangan dan pasar produksi.

Keanggotaan IFAD terbuka untuk setiap negara anggota PBB. Keanggotaan IFAD terdiri atas: [i] List A (negara-negara maju); [ii] List B (negara-negara anggota OPEC), Indonesia masuk dalam list B; dan [iii] List C (negara-negara berkembang).

Tedapat 12 proyek IFAD di Indonesia yang sudah selesai; 2 proyek yang masih berjalan;  dan 2 proyek dalam tahap akhir persiapan. Proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai wilayah seperti di Sulawesi, Jawa Timur, Sumatera Selatan serta bagian timur Indonesia. Beberapa contoh dari jenis proyek (pendanaan) adalah pengembangan lahan tani; pengembangan peternakan; irigasi; dan pengembangan sumber penghasilan bagi petani-petani yang tidak memiliki lahan serta yang termarginalisasi.

Dari segi keuntungan yang diperoleh, selain menjadi donor, Indonesia juga merupakan salah satu penerima bantuan pinjaman terbesar di IFAD dalam membiayai program pemberantasan kemiskinan di wilayah Indonesia Timur – dengan total nominal bantuan sebesar US$ 29,300,935 (US$ 12,697,660 on-going dan  US$ 16,603,275 dalam tahap akhir persiapan implementasi).

Dalam hubungan kerjasama mendatang, dukungan bantuan IFAD juga perlu difokuskan kepada sektor lain seperti perikanan dan kehutanan serta proyek riset kecil dan menengah guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Untuk Indonesia sendiri, peranan IFAD masih dibutuhkan, walaupun posisi Indonesia tidak lagi masuk dalam kategori negara yang mendapat pinjaman dengan konsesi tertinggi tetapi masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah. Hal ini berakibat kepada semakin tingginya bunga pinjaman yang harus dibayar Indonesia.

Tahun 2010 ini 2 orang pejabat dari Itjen Kementan terpilih untuk melakukan pemagangan selama 6 bulan di bagian Kantor Audit IFAD dengan biaya sepenuhnya ditanggung IFAD.
Sekretariat  IFAD
Presiden: Kanayo F. Nwanze (Nigeria)
Via Paolo di Dono 44,
00142 Rome, Italy
Tel: 39-0654591, Fax +39-065043463
www.ifad.org

WFP adalah organisasi program bantuan tanggap darurat yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1963 dan pendanaannya didasarkan pada kontribusi sukarela. WFP merupakan badan kemanusiaan PBB terbesar (memiliki perwakilan yang tersebar di 80 negara) yang aktif memberikan bantuannya ke wilayah-wilayah konflik, transisi dan rawan pangan. WFP bergerak untuk menghapuskan kelaparan dan malnutrisi, dengan tujuan utama menghilangkan kebutuhan akan bantuan pangan.

Bantuan pangan WFP juga ditujukan untuk memerangi masalah kurang gizi, menurunkan tingkat kematian anak, memperbaiki kesehatan ibu hamil, dan memerangi berbagai penyakit termasuk HIV dan AIDS, serta program padat karya membantu meningkatkan stabilitas lingkungan hidup dan ekonomi serta produksi  pertanian. WFP memperoleh dana dari donasi pemerintah negara-negara di dunia, perusahaan, dan donor pribadi.

Program bantuan WFP di Indonesia pada awalnya difokuskan pada bantuan pangan bagi masyarakat miskin perkotaan dan masyarakat yang terkena dampak bencana dan konflik sosial. Saat ini, program bantuan WFP – yang di koordinasikan oleh Menko Kesra – difokuskan pada bantuan pangan bagi korban bencana dan perbaikan nutrisi bagi ibu hamil dan menyusui, anak balita, dan penderita TBS.

Salah satu contoh bantuan WFP di Indonesia adalah pada saat Indonesia mengalami bencana Tsunami dan masa pemulihannya di Aceh dan Nias pada periode 2005-2008 yang bernilai lebih dari US$ 88 juta melalui bantuan pangan dan penguatan kapasitas.

Pada tahun 2009, kegiatan WFP tetap difokuskan untuk wilayah timur Indonesia dan perdesaan. Program pada tahun 2009 tersebut mencakup bantuan pangan untuk anak sekolah; perbaikan gizi melalui Posyandu; dukungan pangan untuk penderita TB; pembangunan infrastruktur dasar masyarakat; dan kegiatan pengembangan kapasitas. Pada tahun 2008 yang lalu, tercatat sebanyak 1,145 juta jiwa mendapatkan manfaat dari bantuan pangan dan gizi WFP.

Ke depan, WFP akan melibatkan berbagai negara untuk berkontribusi menjadi negara donor. Tidak saja negara maju tetapi juga negara berkembang, karena kebijakan WFP ke depan adalah bahwa negara yang berkontribusi (sebagai negara donor) tidak berarti menutup kemungkinan untuk mendapatkan bantuan (sebagai negara penerima). Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan Indonesia khususnya di sektor ketahanan pangan, maka ke depan perlu adanya kajian untuk peningkatan peranan Indonesia di organisasi ini. Kiprah Indonesia di WFP diharapkan dapat memperkuat profil Indonesia di bidang diplomasi kemanusiaan.

Sekretariat WFP
Direktur Eksekutif:   Josette Sheeran (USA)
Via C.G.Viola 68
Parco dei Medici
00148, Rome, Italy
Tel: +39-06-65131, Fax: +39-06-6513 2840
www.wfp.org

Berdasarkan peraturan Presiden RI no. 59 tahun 2008, Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2009 telah resmi menjadi anggota ke-63 dari UNIDROIT melalui instrumen aksesi pada Statuta UNIDROIT. Sebagai organisasi antar negara yang dibentuk sejak tahun 1926, organisasi yang didirikan tahun 1926 ini dikenal sebagai organisasi antar negara yang telah banyak menghasilkan berbagai rumusan dan kajian hukum yang selanjutnya digunakan sebagai hukum positif, khususnya pada bidang hukum keperdataan dan hukum dagang internasional.

Secara umum, UNIDROIT terdiri dari 3 (tiga) badan utama yaitu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (saat ini dijabat oleh Mr. José Angelo Estrella-Faria dari Brazil), the Governing Council yang berfungsi mengawasi seluruh kegiatan program dan anggaran organisasi; serta General Assembly (Majelis Umum) yang merupakan lembaga pengambil keputusan tertinggi dan terdiri dari seluruh negara anggota. Keketuaan pada Majelis Umum UNIDROIT menggunakan sistem rotasi antar wakil kawasan.

Meskipun Indonesia baru bergabung secara resmi di tahun 2009, namun kerjasama dalam bentuk pelatihan dan keikutsertaan dalam pembahasan berbagai dokumen hukum internasional telah dilakukan sejak tahun 1996 melalui pemberian beasiswa bagi riset jangka pendek (1-2 bulan) yang dilakukan oleh pejabat khususnya dari Departemen Hukum dan HAM serta dari perguruan tinggi. Pada periode 1996-2007, tercatat 6 peserta mengikuti program tersebut. Di masa mendatang, partisipasi tersebut diharapkan dapat semakin ditingkatkan dengan melalui kerjasama penguatan kapasitas dan norm setting dengan berbagai pemangku kepentingan sehingga pembangunan hukum positif RI dapat terwakili dalam tatanan hukum internasional yang berlaku.

Sekretariat UNIDRIOT

Sekretaris Jenderal: Jose M. Faria Estrella (Brazil)

Via Panisperna 28 – 00184

Telp. Tel. +39 06 696211 

Fax +39 06 699 41394

info@unidroit.org

Merupakan salah satu badan pangan PBB yang didirikan pada bulan Oktober tahun 1945 di Quebec (Kanada) yang kemudian sejak tahun 1951 berkedudukan di Roma, dengan mandate: menjamin akses setiap orang terhadap kebutuhan pangan sehingga menjamin bahwa jumlah orang yang kekurangan gizi dapat turun; meningkatkan produktivitas pertanian; memperbaiki kehidupan masyarakat pedesaan, serta menunjang pertumbuhan ekonomi internasional – termasuk melakukan konservasi, perbaikan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan termasuk lahan, air hutan, perikanan dan sumberdaya genetic untuk keperluan pangan dan pertanian.

FAO beranggotakan 192 negara. Indonesia secara resmi menjadi anggota FAO pada tahun 1949. Dalam keanggotannya, Indonesia telah dipercaya untuk memninpin berbagai komite dan kelompok kerja penting, termasuk posisi sebagai Independent Chair dari Dewan FAO, Komite Masalah-masalah Komoditi, serta Komite Konstitusi dan Masalah Hukum.

Dalam usaha melaksanakan mandat tersebut di atas, FAO memberikan bantuan pembangunan dan bantuan teknis  kepada negara-negara yang membutuhkan, disamping melaksanakan aktivitas dan program lainnya, seperti Program Khusus untuk Ketahanan Pangan, Sistem Pencegahan Darurat bagi Perpindahan Penyakit pada Binatang dan Hama, Sistem Informasi dan Peringatan Dini Global untuk Pangan dan Pertanian, serta Bantuan dan Rehabilitasi Darurat. Hal ini akan terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui berbagai kerjasama kongkrit yang berdampak langsung bagi pemberdayaan segenap elemen masyarakat Indonesia.

Dalam perkembangan hubungan dengan FAO, terdapat peningkatan jumlah program FAO di Indonesia. Oleh karena itu, kantor Perwakilan FAO di Jakarta dibuka pada tahun 1979. Saat ini, terdapat sekitar 41 progam dan proyek aktif FAO yang sedang berjalan di Indonesia. Dan mulai dari tahun 2006-2007, FAO menyediakan dana sebesar US$200.000 di kantor Perwakilan FAO untuk keperluan FAO dan Pemerintah Indonesia mengkontrak konsultan dalam rangka memformulasi proyek atau memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Contoh jenis-jenis program FAO dimaksud adalah:

[i] Emergency Programme (penanganan pasca Tsunami di NAD, Nias, NTT, Yogyakarta, dan Jateng; penanganan Flu Burung);

[ii] Development Programme (Special Programme for Food Security; Rice Check; Tree Crops Development);

[iii] Tele Food (16 proyek di NTT dan NTB; kegiatan-kegiatan sebagian besar terkait dengan peternakan dan perikanan;

[iv] Introduction of TED in Tropical Shrimp Trawl (kegiatan pelatihan, TED Legal Review dan TED Design di Laut Arafura dan Samudra Hindia untuk periode 2002-2007 dengan DKP sebagai mitra instansi pemerintah serta alokasi anggaran sekitar US$400.000);

[v] National Forest Programme (NFP) Facility dengan Dephut sebagai mitra instansi pemerintah dengan tujuan untuk membantu wilayah-wilayah dalam meningkatkan pelaksanaan program kehutanan sesuai dengan upaya pemenuhan Prinsip-prinsip Kehutanan (Forest Principles) dan sejalan dengan Bab 11 dari Deklarasi UNCED atau Konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup dan Pembangunan (Earth Summit) pada tahun 1992; dan

[vi] Fasilitasi formulasi Regional Food Security Programme di 5 provinsi dan 15 kabupaten, serta pengadaan peralatan laboratorium untuk Lembaga Penelitian Kopi dan Kakao.

Saat ini Indonesia tercatat sebagai anggota Dewan FAO (Council) sampai November 2011. Indonesia juga menjabat ketua Committee on Commodity Problems/CCP dan ketua Committee on Constitutional and Legal Matters (CCLM).

Selain itu, Indonesia sedang berkampanye untuk pencalonan Dirjen FAO masa jabatan 2012-2015. Calon dari Indonesia adalah Dr. Indroyono Soesilo, Sesmenko Kesra. Pemilihan Dirjen FAO akan diselenggarakan pada tanggal 25 Juni-2 Juli 2011 di Roma.

Sekretariat FAO
Direktur Jenderal:    Jacques Diouf (Senegal)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Telephone: +39-06-57051, Fax: +39-06-57053152
www.fao.org

SIPRUS

A.     UMUM

Nama negara

Republik Siprus

Ibu kota

Nicosia (307.000 jiwa penduduk)

Penduduk Negara

Total penduduk Siprus adalah 796.900 (2009); diperkirakan sekitar 88.900 Turkish Cypriot dan 160.000-256.644 penduduk Turki tinggal di wilayah utara Turkish Cypriot.

Luas wilayah

9.251 km2; 3.355 km2  diantaranya di bawah administrasi Turkish Cypriot, 151 km2  merupakan Green Line (buffer zone di bawah pengawasan PBB) dan 254 km2  merupakan Sovereign Base Area di bawah yuridiksi Inggris.

Batas Negara

Siprus merupakan negara pulau yang terletak di Mediterranean selatan, selatan dari Turki, barat Syria, Lebanon, dan Israel, timur dari Yunani, dan utara dari Mesir
Kota-kota penting

Limasssol (224.000 penduduk), Larnaca (130.000 penduduk), Paphos (75.000 penduduk), Ammochostos (43.000 penduduk)

Bahasa resmi

Yunani, Turki, dan Inggris

Agama

Greek orthodox 78%, Islam 18%, dan 4% adalah penganut Bahá’í, Yahudi, Protestan, Katolik Roma dan Maronite.

Hari Nasional

1 Oktober

Lagu Kebangsaan

Hymn to Liberty (Himne Kebebasan)

Keanggotaan pada Organisasi Internasional Utama

PBB, Uni Eropa

Mata Uang

Euro

B.     PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Bentuk negara  : Presidential Republic
Konstitusi          : Konstitusi 1960

1.     Parlemen

Unikameral (terdiri atas 56 anggota parlemen yang dipilih melalui Pemilu Legislatif dan tambahan 3 kursi wakil khusus dari minoritas Maronite dan Armenian yang dipilih melalui Pemilu secara terpisah).

2.     Kepala Negara

Presiden Demetris Christofias (partai Akel); dipilih melalui Pemilu Presiden pada 28 Februari 2008 dengan masa bakti selama 5 tahun

3.     Kepala Pemerintahan

Presiden menunjuk dan memimpin Dewan Menteri

4.     Pemilihan Umum

Februari 2008 (Pemilu Presiden terakhir); Mei 2006 (Pemilu Legislatif terakhir); Pemilu berikutnya pada Februari 2012 (Pemilu Presiden) dan Mei 2011 (Pemilu Legislatif).

5.     Konstelasi Politik dan Partai-partai Terwakili dalam Parlemen.

Partai-partai politik utama yaitu: Progressive Party of the Working People (Akel, komunis); Democratic Rally (Disy); Democratic Party (Diko); Movement of Social Democrats (Edek); United Democrats (Edi). Pemerintahan sekarang terdiri dari partai-partai Akel, Diko, Edek dan wakil-wakil profesional

6.     Sejarah Singkat

Siprus memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1960 dengan jaminan konstitusi dari mayoritas Greek Cypriot kepada minoritas Turkish Cypriot. Pada tahun 1974, Turki menginvasi Siprus dan menduduki 40% wilayah utara dari pulau tersebut. Pada tahun 1983, Turki mengumumkan kepemilikan atas sebagian pulau tersebut, yang dinyatakan sebagai “Turkish Republic of Northern Cyprus”, tetapi kondisi ini hanya diakui oleh Turki sendiri. PBB memimpin pembicaraan langsung antara kedua pihak Cyprus sejak bulan Januari 2002 dan menyelenggarakan referendum bagi semua Cypriot pada tanggal 24 April 2004, hanya 10 hari sebelum Cyprus dijadualkan bergabung ke dalam UE. Referendum oleh PBB yang bertujuan untuk menyatukan kembali wilayah Cyprus mengalami kegagalan setelah sebesar 75,83% suara Greek Cypriot menyatakan menolak, meskipun 64,9% suara Turkish Cypriot menyatakan bersedia menerima usulan PBB untuk reunifikasi.

7.     Perkembangan Terakhir Politik Dalam Negeri

Siprus merupakan sedikit contoh negara yang masih berupaya untuk mewujudkan unifikasi. Negosiasi unifikasi penuh yang diawali pada bulan September 2008 berjalan lambat.  Kemenangan Demetris Christofias dalam pemilu Presiden di Republik Siprus pada bulan Februari 2008 yang awalnya diperkirakan dapat menghidupkan proses negosiasi unifikasi, tenyata mengalami kendala.
Meskipun telah ditempuh berbagai upaya untuk menyatukan kedua daerah Siprus tersebut, termasuk usulan untuk referendum dari Sekjen PBB, namun sampai sekarang hasilnya masih jauh dari harapan Pemerintah Siprus.
Pada bulan April 2010, sebagai hasil “pemilu presiden” di Siprus Utara, pemimpin TRNC berpindah dari Mehmet Ali Talat ke Dervis Eroglu. “Presiden” Eroglu dikenal sebagai pemimpin nasionalis yang berpandangan garis keras.
Sampai dengan akhir Oktober 2010, kedua pihak masih berupaya mencari solusi yang dapat diterima kedua pihak. Berkaitan dengan rencana Sekjen PBB menyampaikan laporan kepada Dewan Keamanan PBB di bulan November 2010, tampaknya kedua belah pihak akan berupaya keras untuk mencapai suatu kemajuan sebelum laporan Sekjen PBB tersebut dirilis.

8.     Hubungan Bilateral Indonesia-Siprus

Hubungan bilateral RI-Siprus terutama terkait dengan kedekatan dan kebersamaan yang pernah terjalin dalam Gerakan Non Blok, sebelum Siprus bergabung dengan UE bulan Mei 2004. Selain itu dukungan timbal balik antara kedua negara dalam berbagai dukungan atas pencalonan di forum-forum internasional juga menunjukkan kedekatan hubungan antara kedua negara. Menyikapi masalah Siprus, Pemri tetap menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara damai dengan mengacu pada resolusi-resolusi  DK PBB dan hukum internasional. Terkait status Indonesia sebagai anggota OKI, KBRI Roma kiranya perlu terus menyampaikan kepada pihak Siprus, mengenai posisi Indonesia dalam kasus Siprus. Langkah tersebut perlu untuk diambil untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam hubungan Indonesia dengan Siprus dan status Indonesia sebagai anggota OKI.
Bagi Indonesia, Siprus yang memiliki keunggulan dalam bidang pelayaran  dapat dimanfaatkan bagi peningkatan pengembangan kerjasama ketenagakerjaan di sektor pelayaran, di samping pengembangan kerjasama di sektor perdagangan dan investasi.

Beberapa sektor yang terbuka di Siprus adalah domestic worker dan perkapalan. Kiranya dapat diusahakan juga untuk masuk ke dalam sektor pariwisata dan pertanian.

C.     EKONOMI

1.     Perekonomian Umum

Sekitar 78% dari pemasukan GDP Siprus berasal dari sektor jasa. Pariwisata, perbankan, dan real estate merupakan sektor-sektor penting. Sektor penting lainnya adalah pertanian dan industri pertanian. Pertumbuhan ekonomi yang pesat pada tahun-tahun belakangan ini sangat tergantung kepada sektor pariwisata, dimana kinerja sektor pariwisata sangat fluktuatif disebabkan oleh kondisi / stabilitas politik di dalam negeri maupun di kawasan Eropa Barat. Walaupun demikian, pertumbuhan ekonomi di kawasan yang dikuasai oleh Pemerintah jauh melebih pertumbuhan rata-rata di Uni Eropa sejak tahun 2000.

2.     Data Umum Ekonomi

GDP

US$ 23,6 milyar (2009), €4.388 juta (Juli-September 2010)

Pertumbuhan GDP

-1,7% (2009), 1,8% (Juli-September 2010)

Tingkat Inflasi

4,7% (2008); 0.4% (2009); 1,6% (Desember 2010)

Angkatan kerja

403.100 (2009), 386.000 (Q3 2010)

Angka pengangguran

5,3% (2009); 5,8% (Q3 2010)

Kekayaan alam

Copper, pyrites, asbestos, gypsum, timber, garam, marble, clay earth pigment

Produk Pertanian

Citrus, sayuran, barley, anggur, zaitun, unggas, babi, kambing, susu dan keju

Industri

Pariwisata, pengelolaan (processing) minuman dan makanan, semen, gypsum, reparasi dan refurbishment kapal laut, tekstil, light chemicals, produk metal, kayu, kertas, produk batu.

Ekspor

US$ 2,130 milyar (2008); US$ 1,348 milyar (2009); €104,5 juta (Oktober 2010)

Komoditi ekspor

Jeruk citrus, kentang, obat-obatan, semen, pakaian

Negara tujuan ekspor

Yunani (23,83%), Jerman (9,2%), Inggris 8,78% (2009)

Impor

US$ 11,06 milyar (2008); US$ 7,27 milyar (2009); €514,6 juta (Oktober 2010)

Negara asal impor

Yunani (20,18%), Italia (10,67%), Inggris (8,95%), Jerman (8,79%), Israel (6,99%), (China 5,52%), Belanda (4,85%), Perancis (4,01%) [2009]

Komoditi impor utama

barang konsumsi, petroleum dan pelumas, barang setengah jadi, mesin, peralatan transportasi

3.     Perkembangan Terakhir

Pada tanggal 1 Januari 2008, Siprus telah bergabung dengan mata uang Euro.

Krisis ekonomi di Yunani telah berdampak pada perekonomian di Siprus, terutama pada sector finansial/perbankan, karena besarnya tingkat saling ketergantungan antara Yunani dan Sipus. Dampak krisis Yunani pada tingkat yang lebih kecil juga dirasakan pada sektor pariwisata dan perdagangan.

Pada tahun 2009 ekonomi Siprus mengalami kontraksi 1.7%, dengan sektor industri berkontraksi 7.9%. Tingkat pengangguran meningkat dari 3.8% pada tahun 2008 menjadi 5.5% pada tahun 2009. Defisit anggaran 2009 tercatat pada tingkat 6.5%, dan inflasi 2009 0.2%.Defisit anggaran Siprus pada lima bulan pertama tahun 2010 naik menjadi € 2,53 milyar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar € 1,92 milyar. Defisit anggaran Siprus pada bulan Mei 2010 adalah € 418 juta, dibandingkan dengan bulan Mei 2009 sebesar € 396 juta.

Neraca Perdagangan RI-Siprus

(Nilai : Ribu US$ – Sumber Kemdag)

4.     Data Umum Ketenagakerjaan (2008)

(a) Komposisi GDP berdasarkan sektor

Pertanian: 2.1%
Industri: 19.6%
Jasa: 78.3%

(b) Jumlah Tenaga Kerja:  397.000

(c) Tenaga Kerja berdasarkan sektor

Pertanian: 8.5%
Industri: 20.5%
Jasa: 71% (2006 est.)

D.     Pelayanan Kekonsuleran dan WNI serta TKI di Siprus

WNI yang tinggal di Siprus kebanyakan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. WNI bermasalah di Siprus lebih beragam dibandingkan di Italia. Kebanyakan dari mereka adalah korban penipuan agen tenaga kerja yang mengiming-imingkan gaji besar dengan membebankan recruitment fee yang besar. Sehingga tak jarang dari mereka terjerat hutang untuk proses keberangkatan mereka bekerja ke Siprus.
Kendala jarak dalam menangani WNI di Siprus diatasi dengan adanya Honorary Konsul (KonHor) RI untuk Siprus. Kehadiran KonHor sangat membantu tidak saja dalam urusan kekonsuleran, namun dalam menjalin hubungan dengan Kemlu setempat.
Pemerintah Siprus menerapkan pembatasan jumlah pekerja migran khususnya yang non-Eropa. Pemerintah Siprus juga menerapkan kebijakan yang ketat untuk tenaga profesional non-Siprus dengan alasan untuk melindungi tenaga setempat. Sulitnya memperoleh ijin masuk ke Siprus telah mendorong beberapa TKI mengajukan status sebagai “refugee” agar bisa tetap tinggal dan bekerja di sana. Umumnya TKI yang bekerja di Siprus berasal dari agen-agen dari wilayah Timur Tengah.
Selama ini ini diperkirakan cukup banyak TKI yang bekerja di kapal-kapal di Siprus, namun tidak melapor ke pihak KBRI Roma. Untuk itu perlu kiranya ditingkatkan pengawasan kepada agen pelayaran yang ada di Indonesia khususnya dalam proses perekrutan ABK.

A.     UMUM

Nama negara

Republik Italia
Ibu kota

Roma  (2,8 juta jiwa penduduk)
Penduduk Negara

60 juta (2009) dengan kontraksi sebesar -0,05%  dan kepadatan 196,1 orang per km2.
Luas wilayah

301.338 km2 (termasuk P. Sicilia 25.707 km2 dan P. Sardenia 24.089 km2, tetapi tidak termasuk negara kecil San Marino dan Vatikan yang terletak di Italia tengah)
Pulau

Sisilia 25.707 km2, Pulau Sardenia  24.089 km2. Terdapat pula pulau-pulau kecil lainnya disepanjang garis pantai semenanjung Italia.
Batas Negara

Sebelah utara dengan Swiss, Austria, dan Slovenia; sebelah barat dengan Perancis dan Laut Tyrhenia; sebelah Selatan dengan Laut Mediterania; dan sebelah timur dengan Laut Adreatik.
Kota-kota  penting

Milan, Napoli dan Torino
Bahasa resmi

Italia
Suku bangsa

Italia (sekelompok kecil Jerman, Perancis dan Slovenia-Italia di wilayah utara dan Albania-Italia serta Yunani-Italia di wilayah selatan).

Agama

Katolik Roma 90% (10% penganut Protestan, Yahudi dan Islam). Penganut Islam sekitar 1 juta (3% penduduk asli)

Hari Nasional

2 Juni 1946
Lagu Kebangsaan

Fratelli D’Italia (Saudara Italia)
Bendera

Hijau, Putih, dan Merah (vertikal)
Keanggotaan pada Organisasi Internasional Utama

PBB, NATO, Uni Eropa, dan G8 (Italia sebagai Presiden thn 2009)
Mata uang

Euro (€)

B.     SEJARAH SINGKAT

Italia menjadi negara bangsa pada tahun 1861 ketika negara-negara bagian (regional states) di wilayah Italia sekarang, bersama dengan Sardinia dan Sisilia, dipersatukan dibawah Raja Victor Emmanuel II. Era Pemerintahan Parlemen berakhir awal tahun 1920-an ketika Benito Mussolini membangun pemerintahan diktator fasis. Persekutuannya dengan Nazi Jerman telah membawa kekalahan Italia pada Perang Dunia II. Republik Demokrasi menggantikan sistem kerajaan pada tahun 1946 dan sejak itu ekonomi Italia mulai bangkit.

Italia merupakan anggota pendiri NATO dan Masyarakat Ekonomi Eropa. Italia juga berperan aktif dalam proses penyatuan politik dan ekonomi Eropa. Masalah utama yang dihadapi Italia saat ini antara lain adalah imigran gelap, kejahatan terorganisir, tingginya angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan perbedaan tingkat kemakmuran antara wilayah bagian utara yang lebih kaya dibanding dengan wilayah bagian selatan yang relatif miskin.

Sebagai bekas wilayah kekuasaan Romawi, kota-kota di Italia, terutama Roma memiliki banyak bangunan sejarah dan situs arkeologi yang menarik bagi wisatawan asing. Menurut UNESCO, sekitar 60% peninggalan zaman dahulu terdapat di Italia.

Kota Roma dikenal sebagai kota tempat peninggalan Kekaisaran Romawi (27 BC-393 AD). Roma didirikan pada tahun 753 SM.  Menurut legenda, Romulus dan Remus, dua putera kembar dari Dewa Perang “Mars” diapungkan di sungai Tevere tetapi selamat. Kedua saudara kemudian dibesarkan oleh seekor serigala. Dalam suatu pertikaian, Romulus membunuh saudara kembarnya Remus, dan kemudian mendirikan Roma Quadrata di atas sungai Tevere. Kota Roma saat ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Romulus.  Romulus juga merupakan raja pertama di Roma.

Pada masa awal sejarahnya, Roma atau Romawi terlibat dalam berbagai peperangan, yang akhirnya dapat berkembang menjadi suatu kekaisaran besar yang meliputi hampir seluruh daratan Eropa, Afrika Utara dan Timur Tengah.  Kekaisaran yang luas ini dibagi dalam propinsi-propinsi  yang dikepalai oleh gubernur.

Pusat pemerintahan berada di tangan Kaisar yang berkedudukan di Roma.  Kaisar Romawi yang terkenal antara lain adalah Julius Caesar, Augusto, Trajanus dan Hadrian.  Pada tahun 395 AD Kekaisaran Romawi terbagi dua, yaitu Romawi Barat dengan pusat pemerintahan di Roma dan Romawi Timur di Konstantinopel, yang kemudian dikenal dengan Istambul. Saat ini Roma dikenal bukan saja sebagai kota tua tetapi juga kota antik dan bahkan disebut sebagai musium hidup Kekaisaran Romawi.

C.     PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Bentuk  negara :  Republik
Konstitusi :  Konstitusi tahun 1948

1.     Parlemen

Terdiri atas dua kamar (bicameral) yaitu:

• Senat (Senato della Repubblica) beranggotakan 315 senator. Ketua Senat sekarang adalah Renato Schifani (Popolo della Liberta) yang terpilih 29 April 2008.
• Majelis Rendah (Camera dei Deputati) beranggotakan 630 orang. Ketua Majelis Rendah sekarang adalah :  Gianfranco Fini (Popolo della Liberta) yang terpilih pada 30 April 2008.

Kedua kamar tersebut memiliki masa bakti selama 5 tahun.

2.     Kepala Negara

Presiden Republik (Presidente della Repubblica) dengan masa jabatan 7 tahun dipilih melalui pemungutan suara oleh anggota-anggota Senat, Majelis Rendah dan wakil-wakil Dewan Wilayah. Presiden memilih Perdana Menteri, namun tidak memiliki kekuasaan eksekutif. Presiden saat ini adalah Giorgio Napolitano terpilih 15 Mei 2006.

3.     Kepala Pemerintahan

Perdana Menteri (Presidente del Consiglio dei Ministri – Ketua Dewan Menteri)  diminta membentuk Kabinet (formatur) oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Ketua Partai Politik, mantan Presiden, dan Ketua Parlemen. Dalam waktu kurang dari 10 hari, susunan pemerintahan baru harus diajukan ke Parlemen untuk mendapat dukungan suara dalam pemilihan terbuka. Perdana Menteri  saat ini adalah Silvio Berlusconi terpilih pada tanggal 15 Mei 2008.

4.     Pemilihan Umum

Pemilihan umum berazas proporsional untuk memilih anggota Majelis Rendah dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu terakhir dilaksanakan 13-14 April 2008.

5.     Koalisi Politik dan Partai

Partai-partai utama yang terwakili di parlemen adalah:

1. a. Pemerintah Partai-partai Tengah Kanan, koalisi dari Popolo della Liberta (PDL), Lega Nord (LN) dan Movement for Autonomy (MpA)
2. b. Oposisi:  Partai-partai Tengah Kiri, koalisi dari Partito Democratico (PD) dan Italia dei Valori (IDV)
3. c. Di luar koalisi di atas yaitu Unione di Centro (UdC).

6.     Pemerintahan Daerah

Italia mendesentralisasikan sebagian wewenang pemerintahan pusat kepada 3 tingkatan daerah administratif yaitu: wilayah (regione), propinsi (provincia) dan kotamadia (comune). Italia terdiri dari 20 wilayah,  termasuk 5 wilayah otonomi*; yaitu Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia*, Lazio, Liguria, Lombardia,  Marche, Molise, piemonte, Puglia, Sardenia*, Sicilia*, Toscana, Trentino-Alto Adige*, Umbria, Valle d’Aosta* dan Veneto.

7.    Politik Dalam Negeri

Pemerintahan PM Silvio Berlusconi merupakan kabinet yang ramping dan didominasi oleh koalisi Popolo della Liberta sehingga cenderung lebih stabil daripada Pemerintahan sebelumnya di bawah PM Romano Prodi. Mitra Koalisi PDL, yaitu LN memiliki peran yang lebih besar sebagai akibat kemenangannya di pemilu regional bulan April 2010.

Secara umum pemerintahan PM Berlusconi mengambil kebijakan yang keras terhadap imigran, termasuk dari negara UE lainnya. Pemerintah menganggap imigran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas berbagai tindak kekerasan dalam masyarakat sehingga pergerakan imigran – terutama dari Afrika dan Asia – perlu dibatasi atau kalau perlu dihentikan. Selain itu sentimen negatif terhadap warga Muslim yang tinggal di Italia juga cenderung meningkat.

Dalam beberapa bulan terakhir, koalisi pemerintahan PM Berlusconi retak dengan keluarnya Gianfranco Fini (ex Alleanza Nazionale) dari PDL dan membentuk kaukus Future e Liberta per Italia (FLI) di Parlemen Italia. Konflik antara Berlusconi dan Fini yang menjabat sebagai ketua Chamber of Deputies berdampak pada stabilitas politik domestik. Selain itu, atas tekanan Fini, sejumlah Menteri dan Wakil Menteri mengundurkan diri dari pemerintahan karena ditengarai terlibat kasus korupsi dan keterlibatan dengan Mafia.

Pemerintahan Berlusconi akan menghadapi pemungutan suara dalam Mosi tidak percaya (confidence vote) di Parlemen Italia pada tanggal 14 Desember 2010 mendatang. Apabila suara yang menentang pemerintahan lebih besar, maka dapat dipastikan akan terjadi pemilu yang dipercepat dari jadwal semula tahun 2013 untuk memilih pemerintahan baru.
8.     Politik Luar Negeri

Secara umum, kebijakan luar negeri Italia untuk Asia di bawah pemerintah PM Silvio Berlusconi masih meneruskan kebijakan pemerintah sebelumnya, yang menempatkan Asia sebagai salah satu kawasan prioritas bagi hubungan luar negeri Italia. Italia memandang Indonesia sebagai negara yang berhasil memadukan Islam, demokrasi, dan modernitas. Jumlah penduduk dan kekuatan ekonomi serta peran yang dimainkan pada tingkat kawasan maupun global dinilai sebagai potensi bagi pengembangan kerjasama bilateral. Italia juga memandang bahwa hubungan persahabatan Italia-Indonesia yang selama ini berjalan dengan baik merupakan modal bagi kerjasama di masa mendatang.

C.     EKONOMI

1.     Perekonomian Umum

Dengan branding “Made in Italia” yang menekankan keunggulan desain, teknologi dan inovasi, perekonomian Italia sebagian besar ditopang oleh industri manufaktur barang-barang konsumen berkualitas tinggi yang diproduksi oleh industri dan perusahaan-perusahaan swasta skala kecil dan menengah berbasiskan teknologi canggih. Lokasi geografis bisnis dibangun berdasarkan kluster keunggulan komparatif masing-masing daerah. Industri permesinan, plastik dan karet misalnya, dikembangkan di wilayah Utara dan Barat Laut Italia guna mempermudah upaya pengembangan dan jangkauan dengan negara-negara Eropa lainnya.

Sedangkan di wilayah bagian selatan – terutama di Napoli, Bari, dan Brindisi – tersebar industri makanan dan tekstil/pakaian (yaitu, industri  yang bergantung pada sektor pertanian). Di pulau Sicilia berkembang industri produk untuk perumahan. Sementara di pulau Sardinia berkembang selain industri makanan, produk perumahan juga tekstil/pakaian.
Jumlah imigran legal yang tinggal di Italia pada awal Januari 2010 telah meningkat sebanyak 20 kali lipat dalam 20 tahun terakhir dan jumlahnya mendekati hampir 5 juta jiwa atau sekitar 7 % dari total populasi Italia saat ini. Kalangan pengusaha imigran yang saat ini memiliki jaringan bisnis yang cukup luas, berpotensi menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi Italia. Pada tahun 2007, para imigran memberikan kontribusi sebesar 9.2% pada GDP Italia dan remittance yang dikirim ke negara asal mencapai €6 miliar tahun 2007.

Perusahaan imigran, yang kebanyakan bergerak di bidang usaha kecil dan menengah (UKM) menciptakan lebih dari 500.000 lapangan kerja. Oleh karena itu, Pemerintah Italia mulai menyadari akan pentingnya pengelolaan secara tepat masalah integrasi penduduk imigran di Italia.

Perkembangan impor Italia dengan dunia pada tahun 2010 (Januari-Juni) mengalami peningkatan dari USD 230,3 milyar dibanding periode yang sama tahun 2009 (Januari-Juni) sebesar 194,3 milyar atau meningkat 18,5%. Dengan demikian laju pertumbuhan impor Italia lebih cepat dibanding ekspor Italia dengan dunia. Adapun negara pemasok utama ke Italia dalam tahun 2010 antara lain berasal dari Jerman (16%) diikuti Perancis (8,5%), China (6,9%), Belanda (5,4%) dan Spanyol (4,5%). Dari negara-negara kawasan Asean, Indonesia merupakan negara pemasok ke 37 dengan pangsa pasar hanya 0,5% masih lebih tinggi dibanding Thailand menduduki peringkat ke 46 (0,4%).

2.     Data Umum Ekonomi

GDP

€390,922 juta (Q3 2010)

GDP per capita

US$ 35.435 (2009)

Pertumbuhan GDP

-1% (2008); perkiraan -5% (2009) dan 0,2% (perkiraan 2010) 1% (perkiraan 2010) dan 1% (perkiraan 2011)

Tingkat Inflasi

0,8% (2009); perkiraan 1,5% (2010) 1,9% (Desember 2010).

Angkatan Kerja

24,97 juta (2009), 22,9 juta (perkiraan 2010)

Angka Pengangguran

7,8% (2009); 8,2% (Agustus 2010); 8,7% (November 2010), 8,6% (perkiraan 2011)

Kekayaan alam

Ikan, bahan kimia dan gas bumi

Produk Pertanian

Gandum, beras, anggur, zaitun, jeruk, kentang, gula bit, kedelai, daging sapi dan produk susu.

Industri

Pariwisata, mesin, besi dan baja, kimia, pengolahan pangan, tekstil, kendaraan bermotor, baju, sepatu dan keramik.

Ekspor

US$ 546,9  milyar (2008); US$ 412,4 milyar (2009) dan US$ 448,1 milyar (perkiraan 2010); €277,138 juta (Januari-Oktober 2010)

Komoditi ekspor

aksesoris kendaraan, obat-obatan, kendaraan bermotor, alas kaki, suku cadang kendaraan, produk mesin, bahan kimia, peralatan transportasi, produk energi, besi mineral, tekstil dan pakaian, makanan, tembakau .

Negara tujuan ekspor

Jerman 12,8%, Perancis 11,2%, Spanyol 6,5%, AS 6,3%, dan Inggris 5,3% (2008). Dominasi kelima negara bertahan sampai pada data terakhir Mei 2009.

Impor

US$ 546,9 milyar (2008); US$ 410,2 (2009) dan US$ 443,9 (perkiraan 2010); €298,343 juta (Januari-Oktober 2010)

Negara asal impor

Jerman 16,68%, Perancis 8,82%, China 6,53%, Belanda 5,63%, Spanyol 4,3%, Rusia 4,12%, Belgia 4,08%.

Komoditi impor

kendaraan bermotor, obat-obatan, aksesoris kendaraan, perangkat telefon, produk mesin, tekstil dan pakaian, kendaraan bermotor, peralatan transportasi, bahan kimia, makanan dan minuman, mineral

3.     Perkembangan Terakhir

Perekonomian Italia pada saat ini sedang mengalami dampak dari krisis keuangan global yang terjadi pada akhir 2008. Walaupun Pemerintah PM Berlusconi pada awal krisis keuangan global terjadi merasa optimis bahwa perekonomian Italia akan immune terhadap imbas krisis dan memperkirakan dampak negatif yang akan dialami akan sangat minim, namun data-data ekonomi yang dikeluarkan baik oleh Bank Central Italia maupun Bank Central Eropa menunjukkan bahwa perekonomian Italia mengalami resesi pada tahun 2009; dan akan berlanjut beberapa tahun ke depan. Bahkan sejumlah analis menyebutkan bahwa Italia akan mengalami resesi terburuk sejak tahun 1975.

Perihal utang (public debt) Italia yang tergolong besar diantara negara-negara Uni Eropa lainnya (ketiga terbesar setelah Amerika Serikat dan Jepang), Komisi Eropa telah memberikan batas waktu bagi Italia sampai akhir 2012 untuk mengurangi defisit anggarannya sehingga mencapai tingkat 3% sebagaimana diwajibkan oleh Stability and Growth Pact Uni Eropa.  Salah satu alasan dari besarnya utang adalah tingginya bunga atas utang itu. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah merupakan beban tambahan dalam melakukan penyesuaian anggaran.

Utang Italia mencapai 114,6% dari GDP di tahun 2009; diperkirakan mencapai 120% di tahun 2010; dan 117,8% di tahun 2011. Sedangkan defisit anggaran mencapai 5,3% di tahun 2009, diperkirakan 5,3% di tahun 2010; serta 5,1% di tahun 2011.

Dari total angkatan kerja Italia yang mencapai 24,97 juta (2009), 65.1% bergerak di sektor jasa, 30,7% di sektor industri, dan 4,2% pada sektor agrikultur. Sedangkan GDP yang diperoleh dari sektor jasa 73,1%; industri 25%; agrikultur 1,8%.

E.     SEKTOR PARIWISATA ITALIA

Pemerintah Italia memberikan perhatian yang besar pada sektor pariwisata, dan mengandalkan sektor tersebut sebagai salah satu industri utama dalam melawan siklus negatif dari dampak resesi ekonomi global.

Italia merupakan tujuan utama parawisata nomor lima dan penghasil pendapatan di sektor pariwisata ke-empat tertinggi di dunia – sesudah Perancis, Spanyol, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2008, jumlah pengunjung ke Italia adalah sebanyak 73,74 juta orang (70,5 juta wisatawan di tahun 2007), dan memberikan kontribusi sebesar US$42.7 milyar kepada PDB (Produk Domestik Bruto) Italia (11,4% dari total ekspor Italia).

Pemerintah menargetkan untuk menggandakan kontribusi tersebut sebanyak dua kali lipat melalui strategi pemasaran terpadu.

F.     HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – ITALIA

1.     Umum

Hubungan resmi antara Indonesia dan Italia diawali dengan pengakuan Italia terhadap kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Desember 1949.  Pemerintah Indonesia membuka Perwakilan RI di Roma pada tahun 1952, setelah Italia membuka Perwakilannya di Jakarta pada tahun 1951.

Hubungan bilateral Indonesia-Italia, sejak awal berjalan dengan baik. Dalam beberapa isu pada tataran multilateral, Indonesia dan Italia bahkan saling mendukung berdasarkan pemahaman dan saling pengertian terhadap kepentingan masing-masing, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.
2.     Politik

Hubungan politik kedua negara selama ini berjalan dengan baik yang ditunjukkan antara lain melalui kunjungan pejabat-pejabat tinggu kedua negara dan koordinasi posisi dan saling dukung di berbagai organisasi internasional. Saling kunjung antara pejabat kedua negara antara lain:

• Kunjungan  resmi PM Romano Prodi ke Jakarta pada tanggal 20-21 Oktober 1997.
• Kunjungan Wakil Presiden B.J. Habibie menemui PM Romano Prodi pada saat perjalanan menuju London menghadiri pertemuan Asia-Europe Meeting (KTT ASEM II), pada tanggal 30-31 Maret 1998.
• Kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri ke Italia pada tahun 2002 dan 2003.
• Kunjungan Menteri Pertahanan Yuwono Sudarsono ke Roma pada tanggal 23 April 2007.
• Kunjungan Kerja Sekjen MK ke Roma pada tanggal 26-29 November 2008.
• Pertemuan bilateral Menlu RI-Italia di Roma pada tanggal 5 Maret 2009.
• Kunjungan Mahkamah Konstitusi Indonesia ke Italia pada tanggal 27 Mei 2010
• Kunjungan Menko Kesra RI ke Roma, 6-8 Juni 2010

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral, dalam pertemuan bilateral Menlu RI-Italia di Roma pada tanggal 5 Maret 2009, telah ditandatangani MoU mengenai Forum Konsultasi Bilateral (FKB). Pertemuan FKB pertama direncanakan dilakukan pada tahun 2010.

Di bidang pertahanan, sebagai tindak lanjut MoU antara Dephan RI dengan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerja Sama Dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan (15 Februari 1997) antara lain telah dilakukan konsultasi bilateral sebagai berikut:

• Pada tahun 2005 (di Jakarta);
• Pada tahun 2006 (di Roma); dan
• Pada tahun 2007 (di Jakarta).

Kerjasama juga dilakukan melalui pengadaan peralatan dan amunisi untuk TNI AL.

Kerjasama teknis di bidang politik juga dilakukan melalui pengiriman secara reguler perwira Polri dalam High and Middle Level Management Course yang diselenggarakan di Center of Excellence for Stability Police Units (CoESPU), Vicenza, Italia. Pelatihan yang diadakan 3 kali dalam setahun tersebut bertujuan untuk mempersiapkan para perwira dalam UN Peace Support Operation.

Pada bulan Maret 2009, Kalakhar BNN melakukan kunjungan kerja ke Pusat Rehabilitasi San Patrigano di Bologna, untuk melihat secara langsung fasilitas dan aktifitas di Pusat Rehabilitasi Korban Narkoba terbesar di dunia tersebut serta saling tukar informasi mengenai penanganan korban narkoba. Kalakhar BNN menyampaikan keiginan Indonesia untuk dapat mengaplikasikan model San Patrignano di tanah air.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan Menko Kesra RI ke Italia, Juni 2010, Indonesia dan Italia sedang dalam proses pembahasan draft MoU kerjasama teknik di bidang perlindungan sipil untuk penanggulangan bencana alam dan bencana kemanusiaan.

3.     Perdagangan

Hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia-Italia selama ini telah berkembang walau cenderung belum optimal karena berbagai kendala antara lain meningkatnya diversifikasi pasar dengan tumbuhnya pasar baru di negara-negara bekas Uni Soviet dan mengkristalnya integrasi Eropa dalam wadah Uni Eropa dimana Italia adalah salah satu pilar pendukungnya.

Pada tahun 2007, nilai total perdagangan RI-Italia adalah sebesar US$ 2,04 milyar dengan surplus US$ 712 juta bagi Indonesia. Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008/2009 telah melemahkan impor dari Italia dan justru menaikkan ekspor Indonesia sehingga sangat menguntungkan bagi Indonesia. Indonesia berhasil mendapatkan surplus sebesar US$ 901 juta dari total perdagangan US$ 2,89 milyar pada tahun 2008, dan US$ 924 juta dari total perdagangan US$ 2,37 milyar pada tahun 2009.

Total nilai perdagangan Italia dengan Indonesia Januari-Agustus 2010 mencapai US$ 2,13 milyar meningkat 45,77% dibanding periode yang sama tahun 2009 yang hanya mencapai  sebesar US$ 1,46 milyar. Dari angka tersebut Indonesia mendapatkan surplus sebesar US$ 926 juta, naik 74,66% dibanding tahun 2009 dengan surplus US$ 530 juta.

Neraca Perdagangan RI-Italia

(Nilai : Ribu US$ – Sumber Kemdag)

Produk Indonesia yang selama ini telah memasuki pasar Italia adalah batubara; tekstil dan produk tekstil; footwear; minyak sawit; video recorder;  furniture and part; karet alam dan produk karet; timah; kopi; seats; kakao; dan produk kertas.

Batubara dan CPO merupakan produk andalan Indonesia di pasar Italia. Lebih dari sepertiga batu bara impor Italia berasal dari Indonesia. Selain itu, pada semester I  tahun 2010 (Januari-Juni) ekspor CPO Indonesia ke Italia sebesar USD 256,5 juta meningkat 13,2% dibanding periode yang sama pada tahun 2009 (Januari-Juni) sebesar USD 225,7 juta.

Produk impor Indonesia dari Italia antara lain adalah telephone sets, machinery for preparing or making up tobacco, diswashing machines/machinery for cleaning, part and accessories of the motor vehicles, machines and mechanical appliances, leather further prepared after tanning, taps/cocks/valves and similar appliances.

Pada tahun 2008, telah ditandatangani kerjasama di bidang desain kreatif antara BPEN dengan Pemerintah Kota Milan untuk memberikan pelatihan bagi pengusaha kecil Indonesia.

4.     Investasi

Total investasi Italia di Indonesia pada TW I tahun 2010 mencapai US $ 4.050.000 untuk 3 proyek, sementara pada TW I tahun 2009 sebesar US$ 1.4 juta untuk 4 proyek. Kenaikan ini sekaligus menempatkan Italia pada urutan ke-3 di antara negara-negara Eropa penanam modal langsung di Indonesia, setelah Inggris dan Belanda.

Pada periode 1 Januari  2009 – 31 Desember 2009 Italia berada pada urutan ke-5 setelah Belanda, Inggris, Swiss, dan Jerman, dengan nilai investasi sebesar US $ 41.082.000 untuk 11 proyek investasi.

Selama periode 1 Januari 1990-Juni 2009 nilai investasi Italia di Indonesia yang terealisasikan tercatat sebesar US$ 660,9 juta yang terdiri dari 66 proyek. Jumlah ini menempatkan Italia sebagai negara penanam modal ke-6 terbesar di Indonesia.

Khusus pada tahun 2008, nilai investasi Italia di Indonesia sebesar US$ 5,9 juta (meningkat dari US$ 3,4 juta pada tahun 2007). Dengan nilai investasi tersebut,  Italia hanya menempati urutan penanam modal ke-23 di Indonesia.

Peningkatan investasi Italia di Indonesia merupakan cermin dari peningkatan kepercayaan masyarakat Italia terhadap Indonesia, dan juga cermin dari adanya peningkatan hubungan bilateral antara Italia dan Indonesia.

Perusahaan Italia di Indonesia antara lain ENI (minyak dan gas), ENEL (listrik), Saipem (gas), Perfetti (konfeksi), OCRIM (penggilingan tepung), IVECO (truk), Coeclerici (perkapalan), Finmeccanica (industri penerbangan, pertahanan dan keamanan), FIAT (otomotif), Pirelli (ban), Trevi (kapal selam), Fincantieri (perkapalan), Piaggio (motor), Il Ponte di Archimede (listrik), dan Mastrotto (pengelolaan kulit).

Dari segi sektor, lima besar realisasi investasi Italia di Indonesia terletak pada sektor-sektor: [i] hotel dan restoran (US$ 581 juta); [ii] produk kulit dan industri alas kaki (US$ 38.6 juta); [iii] industri makanan (US$ 15.2 juta); [iv] industri kimia dan obat-obatan (US$ 5.5 juta); dan [v] industri kayu (US$ 4.6 juta).

Sedangkan dari segi lokasi, investasi Italia terealisasi di kawasan: [i] Sulawesi Tengah (US$ 57.9 juta); [ii] Jawa Barat (US$ 56.8 juta); [iii] Bali (US$ 8 juta); [iv] Jawa Timur (US$ 6.3 juta); [v] Banten (US$ 4.4 juta).

Data mengindikasikan bahwa komposisi dari total nominal investasi di Indonesia lebih didominasi oleh perusahaan-perusahaan Italia berskala kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang berskala besar.

Dalam mengupayakan peningkatan kerjasama perdagangan, pariwisata dan investasi, KBRI Roma secara berkala memprakarsai promosi terpadu investasi di Roma dan kota-kota pusat bisnis Italia dalam bentuk seminar yang menampilkan Kepala BKPM, wakil KADIN, CSIS serta wakil-wakil dari Pemerintah dan swasta setempat. KBRI juga aktif mengikuti / memfasilitasi partisipasi Indonesia dalam berbagai pameran internasional yang diadakan di Italia, serta kunjungan misi dagang / investasi Italia ke Indonesia. Kegiatan ini telah berhasil mengundang sejumlah interest dari perusahaan Italia untuk berinvestasi dan melakukan kontak dagang lebih lanjut.
5.     Pertanian

Meskipun secara agroklimat Italia dan Indonesia mempunyai perbedaan, tetapi di dalam beberapa sektor, kerjasama masih sangat mungkin untuk dikembangkan – seperti kerjasama yang menyangkut aspek agroindustri, agroteknologi, dan agrobisnis.

Kegiatan aspek agroteknologi dan agroindustri masih terkonsentrasi kepada upaya peningkatan kerjasama penelitian bidang pertanian dan peternakan (kopi, pengembangan ternak kerbau, budidaya jeruk, ternak domba perah). Terkait investasi, pendekatan ke perusahaan penghasil coklat dunia semacam Ferrero dan perusahaan-perusahaan coklat lainnya akan terus dilakukan.

Untuk kerjasama agrobisnis di masa mendatang,  penjualan produk pertanian Indonesia ke Italia masih akan didominasi oleh minyak sawit dan turunannya, kopi, kakao serta karet dan turunannya. Untuk itu usaha promosi terus digiatkan. Beberapa promosi yang perlu terus diikuti adalah: Eurochocolate (dilaksanakan setiap tahun dan tahun 2009 ini Indonesia telah menjadi negara tamu utama); Espresso Coffee Expo di Trieste yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali di tahun genap, dan International del Caffe di Milan yang dilaksanakan 2 tahun sekali setiap tahun ganjil.

Pada bulan Oktober 2010, KBRI Roma bekerjasama dengan Ditjen P2HP Kementan mengikuti pameran Espresso Expo Trieste dengan mengikut-sertakan 26 perusahaan ekspor kopi Indonesia dari AEKI Jatim dan Lampung, serta perusahaan lain dari Medan, Jabar, dan Bali.

Pada tahun 2008 telah ditandatangani MoU antara Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (PPPKK) Jember dengan Fakultas Ilmu Dasar, Universitas Trieste untuk kerjasama penelitian tentang DNA kopi Indonesia. Pada bulan Mei 2009, 1 peneliti PPKK mengadakan penelitian Universitas Trieste yang akan dilakukan selama 3 bulan. Sedang dirancang kerjasama lebih lanjut berupa penelitian jangka panjang tentang gen kopi Robusta Indonesia. Selain itu sedang digarap juga kerjasama antara Fakultas Pertanian UGM dengan Fakultas Pertanian Universitas Tuscia Viterbo yang MoU-nya sedang dibicarakan oleh dua belah pihak.

6.     Citra Indonesia

Indonesia dipandang sebagai negara demokrasi yang telah mencapai kemajuan  di bidang HAM,  terutama dalam penanganganan dampak serangan teroris terhadap  menara kembar di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 melalui kerjasama kontra-teror dan interfaith dialogues dalam kerangka   kerjasama  bilateral, regional dan antar-regional.

Liputan media Italia mengenai Indonesia cukup berimbang. Bahan-bahan berita yang dimuat di media cetak atau ditayangkan di media elektronik setempat umumnya dikutip dari berbagai kantor berita, termasuk Ansa (Italia)  Reuter (Inggris)  dan Associated Press (Amerika Serikat). Ulasan-ulasan tambahan dari media setempat juga cukup proporsional, dalam arti  tidak hanya mengulas sisi negatif tetapi juga menjelaskan latar belakang peristiwanya.

Khusus mengenai perkembangan politik, keamanan dan sosial budaya, media Italia semakin menghargai berbagai capaian Indonesia dalam membangun kehidupan demokrasi, pemajuan HAM dan kehidupan umat beragama. Liputan media elektronik, terutama TV Rai sering menayangkan berita-berita mengenai demokrasi di Indonesia, kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penanganan terorisme, disamping berita mengenai wisata di Indonesia.

Pemerintah Italia  bekerjasama dengan Comunità di Sant’ Egidio, telah menyelenggarakan konferensi dengan tema: Unity in Diversity: the Indonesian Model” di Roma, Italia pada tanggal 4 Maret 2009. Pertemuan kedua direncanakan diselenggarakan di Indonesia pada akhir tahun 2010 atau awal 2011.

Konferensi bertujuan untuk mengenal lebih dekat Islam moderat di Indonesia, yang selama ini telah mampu mengembangkan sikap inklusif (hidup berdampingan secara damai) di tengah kehidupan umat agama lainnya dengan adat istiadat yang beragam. Indonesia adalah suatu model yang perlu diketahui oleh negara-negara Eropa terutama di Italia sebagai negara yang telah menerima kritikan keras dari Komisi UE terkait dengan penanganan imigran di Italia yang dianggap melanggar HAM.

Konferensi dimaksud merupakan upaya pemerintah Italia untuk mulai mencari pendekatan-pendekatan baru guna mengintegrasikan penduduk imigran yang multi-etnis, agama, bahasa dan kebudayaan ke dalam masyarakat Italia.

7.     Kerjasama Pendidikan

Indonesia dan Italia telah mempunyai Persetujuan Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Persetujuan Kerjasama Kebudayaan, yang keduanya ditandatangani pada 20 Oktober 1997. Kerjasama pendidikan kedua negara terutama dilakukan melalui pemberian beasiswa antar pemerintah. Dalam 3 tahun terahir, Indonesia memberikan rata-rata 6 beasiswa Darmasiswa kepada Italia, yaitu 4 orang (T.A. 2006-2007), 9 orang (T.A. 2007-2008), 6 orang (T.A. 2008-2009), 5 orang (T.A. 2009-2010), dan 9 orang (T.A. 2010-2011). Indonesia, per Agustus 2010, juga tengah memberikan beasiswa Seni dan Budaya – dengan spesialisasi di bidang seni melukis – kepada 3 warga negara Italia.

Sebaliknya, Italia melalui Pusat Kebudayaan Italia di Jakarta  memberikan rata-rata 7 beasiswa per tahun kepada mahasiswa Indonesia untuk kursus bahasa di Italia. Disamping itu, Pemerintah Italia juga memberikan beasiswa program pascasarja dalam berbagai bidang ilmu, seperti sains, teknologi informasi, ekonomi, pertanian dan politik keamanan.

Mahasiswa Indonesia tergabung dalam wadah PPI – Italia yang terdiri dari tiga cabang, yaitu PPI Roma, PPI Siena dan PPI Bolzano. Saat ini tercatat 76 mahasiswa Indonesia yang belajar di berbagai universitas di Italia, dengan rincian, yaitu 11 peserta kursus bahasa, 2 mahasiswa program sarjana (S1), 54 mahasiswa pasca sarjana (S2) dan 10 mahasiswa  doktoral (S3). Peserta kursus bahasa Italia terkonsentrasi di  kota Perugia dan Siena. Mahasiswa pasca sarjana (S2)  tersebar di berbagai kota, antara lain Roma, Milan, Bologna dan Bolzano. Sedangkan mahasiswa S3 tersebar di Roma Tor Vergata (ekonomi), Pisa (sains) dan Trento (komputer).

Kurangnya mahasiswa Indonesia pada program sarjana (S1) umumnya disebabkan kendala bahasa, dimana hampir tidak ada program S1 yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Pelajar Indonesia yang pernah mengikuti kursus bahasa di Italia, pada umumnya meneruskan pendidikannya di Italia pada jenjang pasca sarjana.

ENI Corporate University di Milan memberikan rata-rata 4 beasiswa (S2) dalam bidang industri energi setiap tahun sejak 1965. ENI Corporate University adalah universitas yang didirikan oleh ENI, perusahaan multinasional Italia yang bergerak dalam pengelolaan minyak dan gas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada tahun akademik 2008-2009 Indonesia mengirim 4 mahasiswa, yang semuannya mengambil program Managing Assets in Enegy Industry. Keempat penerima beasiswa tersebut berasal dari Pertamina (1 orang), Ditjen Migas (1 orang), BP Migas (1 orang) dan ENI Jakarta (1 orang).

Sebagai tindak lanjut dari Persetujuan Kerja Sama Kebudayaan, beberapa peneliti Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk ditugaskan pada Institut Penelitian (ICS-UNIDO) di Trieste.

Kerjasama pendidikan juga terjalin antara Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan Universitas Napoli L’Orientale (UNO) dimana UIN menawarkan beasiswa kepada mahasiswa UNO untuk belajar model Islam di Indonesia di Makassar selama satu semester atau satu tahun.

Nota Kesepahaman akan segera ditandatangani antara Universiatas La Sapienza Roma dengan STSI (Sekolah Tinggi Seni Indonesia) Bandung perihal kerjasama pertukaran staf pengajar dan mahasiswa antara kedua instansi pendidikan. Selain itu, sedang dijajaki kerjasama dengan Universitas Parthenope di Napoli terutama di bidang ekonomi maritim.

Kerjasama ilmiah dan akademis untuk T.A. 2009-2012 tengah berjalan antara Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan Università Bicocca Milan (UNIMIB) sejak Maret 2009. Perjanjian kerjasama antar kedua institusi pendidikan tersebut mencakup pertukaran mahasiswa dan staf di bidang Ilmu Sosial/Geografi/ Geologi. Untuk pertukaran mahasiswa, ditargetkan 8 mahasiswa (masing-masing dua pada tingkat S2 dan dua pada tingkat doktoral) mengikuti program pertukaran selama 12 bulan. Sedangkan untuk pertukaran staf, ditargetkan 4 staf (masing-masing satu staf pengajar dan satu staf peneliti) mengikuti program pertukaran selama satu sampai empat bulan.

8.     Kunjungan Wisatawan Italia di Indonesia

Secara umum krisis ekonomi global dan isu keamanan dan bencana alam telah mempengaruhi jumlah wisatawan Italia ke Indonesia. Jumlah wisatawan pada tahun 1997, tercatat 67.802; terus menurun menjadi 56.857 pada tahun 2002, 44.058 pada tahun 2005, dan 39.135 pada tahun 2007. Trend peningkatan jumlah wisatawan Italia mulai tampak pada 2008, yaitu 40.006, dan 2009, yaitu 40.448. Perkembangan ini sedikit banyak menunjukkan perubahan persepsi (peningkatan kepercayaan) masyarakat Italia terhadap kestabilan kondisi di Indonesia secara umum – yang tercermin juga melalui peningkatan hubungan bilateral kedua negara.

Guna mempertahankan momentum perubahan ini serta meningkatkan jumlah wisatawan Italia ke Indonesia, KBRI Roma terus menyelenggarakan promosi terpadu (Tourism, Trade and Investment Promotion atau TTI) di berbagai kota di Italia – dengan pertimbangan bahwa ketiga aspek tersebut saling terkait dan saling mendukung upaya Indonesia untuk meningkatkan jumlah masyarakat Italia yang melakukan kunjungan ke Indonesia. Kegiatan TTI juga dinilai membawa dampak positif terhadap peningkatan citra Indonesia

Diantara kegiatan TTI yang telah diselenggarakan adalah seminar serta pertemuan dengan para pelaku bisnis Italia dimeriahkan  dengan hidangan dan tarian tradisional Indonesia serta promosi potensi pariwisata di Indonesia. Kegiatan TTI sejak tahun 2009 telah diselenggarakan antara lain di Genoa, Bari, Macerata, Napoli, Turin, Milan, Trieste, serta di kawasan akreditasi KBRI Roma lainnya seperti Valletta (Malta) dan Nicosia (Siprus). Hal tersebut diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan, tapi juga pada peningkatan minat pelaku bisnis Italia untuk berinvestasi di sektor parawisata Indonesia.

Kegiatan TTI lainnya berupa bazaar yang telah diselenggarakan di KBRI Roma, FAO, dan IFAD, serta festival musik tahunan Festa del Popolo di kota Roma yang merupakan pertunjukan budaya antar bangsa.

Indonesia juga berperan serta dalam Festival L’Isola del Cinema, sebuah promosi tahunan selama musim panas di Pulau Tiberina,  di jantung kota Roma. Anjungan Indonesia ini   dimanfaatkan untuk promosi produk kerajinan dan pariwisata Indonesia.

Tentunya, kegiatan promosi pariwisata tidak bisa mengabaikan aspek kuliner terutama di Italia dimana masyarakatnya menaruh perhatian yang tinggi pada tata boga. Dari segi promosi pariwisata kuliner, prestasi Indonesia cukup membanggakan. Sebagai contoh, pada tahun 2008, 2009, dan 2010, masakan Indonesia memenangkan lomba masak internasional Liotorale Flegreo Nel Mondo di Napoli mengalahkan peserta dari berbagai negara.

9.     Asosiasi Persahabatan dan Kerjasama Italia-Indonesia

Asosiasi Persahabatan dan Kerjasama Italia-RI dibentuk pada tanggal 10 Maret 2008 dengan tujuan untuk memfasilitasi kerjasama antara Indonesia dengan Italia di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya dan pariwisata. Saat ini, Asosiasi diketuai oleh Hon. Mr. Aldo Di Biagio, anggota parlemen Italia dari partai Popolo della Liberta (partai pemerintah). Asosiasi ini telah berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan KBRI sesuai tujuan pembentukannya, yaitu memajukan kerjasama bilateral Indonesia-Italia.

10.   Perlindungan WNI dan Pelayanan Konsuler

Hingga bulan November 2010, jumlah WNI yang tercatat tinggal di Italia adalah sebanyak 1320, Malta sebanyak 30, dan Cyprus sebanyak 74.  Dari jumlah tersebut, sekitar 45% dari WNI yang datang ke Italia adalah karena menikah dengan WN Italia yaitu sejumlah 573 orang. Dari total WNI yang tinggal di Italia, sekitar 461 orang bekerja di sektor informal (domestic workers), dan selebihnya bekerja di sektor formal, pelajar/mahasiswa, pegawai negeri tugas belajar atau bekerja pada organisasi internasional yang ada di Italia.

Banyak ABK asal Indonesia bekerja di kapal asing yang melintasi wilayah Italia atau melayani rute sekitar perairan Italia dan mereka tidak melaporkan diri ke KBRI Roma, kecuali ketika mereka menemui masalah.  Dalam proses rekruitmen tersebut, agensi pengirim Indonesia dan perusahaan penerima (pihak kapal Italia atau asing lainnya) berhubungan langsung (direct recruitment) dan mereka menyepakati kontrak kerja antara ABK dengan majikan.

Dalam memberikan pelayanan konsuler kepada WNI di Italia maupun WN Italia, KBRI mengupayakan pelayanan secepat mungkin antara 4-24 jam tergantung kelengkapan dokumen dan permasalahan yang dihadapi.  Dari awal Januari s.d. Oktober 2010, jumlah pelayanan konsuler yang diberikan KBRI Roma adalah sebagai berikut: untuk pengeluaran/perpanjangan paspor/SPLP sebanyak 298 buah; untuk legalisasi dokumen sebanyak 375 buah; dan untuk pengeluaran visa tercatat 1719 buah, dengan rincian visa dinas/diplomatik 66 buah dan visa sosial budaya/turis/bisnis/transit/berdiam sementara dan multiple sebanyak 1653 buah

MALTA

A.     UMUM

Nama negara

Republic of Malta (Republik Malta)

Ibu kota

Valletta (6.300 jiwa penduduk – 2006)

Penduduk

412.966 (perkiraan 2010)

Luas wilayah

316 km2; Malta adalah negara kepulauan yang antara lain terdiri dari pulau-pulau utama Malta (246 km2), Gozo (67 km2) dan Comino (3 km2)

Batas Negara

Malta terletak di tengah-tengah laut tengah, sekitar 93 km sebelah selatan dari Pulau Sicilia (Italia)
Kota penting

Birkirkara (22.000 penduduk), Mosta (18.800 penduduk), Qormi (16.600 penduduk), Zabbar (14.700 penduduk)

Bahasa resmi

Malta dan Inggris

Agama

Katolik Roma 98%

Hari Nasional

21 September

Lagu Kebangsaan

The Maltanese Anthem

Keanggotaan pada Organisasi Internasional Utama

PBB, Uni Eropa, Commonwealth

Mata Uang

Euro (€)

B.     PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Bentuk negara : Republik parlementer
Konstitusi : Konstitusi tahun 1964

1.     Parlemen

Unikameral (terdiri atas 69 anggota parlemen yang dipilih melalui single transferable vote system dengan mempertimbangkan keterwakilan proporsional).

2.     Kepala Negara

Presiden George Abela dipilih oleh Parlemen pada April 2009 dengan masa bakti selama 5 tahun.

3.     Kepala Pemerintahan

Perdana Menteri Lawrence Gonzi memimpin Kabinet, dimana Pemerintahan yang berkuasa saat ini adalah dari Nationalist Party. Sedangkan Deputi Perdana Menteri Tonio Borg juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.

4.     Pemilihan Umum

Pemilihan umum 8 Maret 2008 diikuti oleh 93.3% warga yang berhak memilih. Pemilu berikutnya akan diselenggarakan pada tahun 2013.

5.     Konstelasi Politik dan Partai-partai Terwakili dalam Parlemen

Pemerintah               : Nationalist Party
Oposisi              : Labour Party
Partai Lainnya    : Democratic Alternative (Green Party), National Action, Imperium Europa, Gozitan Party, Independents, Alpha Liberal Democrats, Forward Malta

6.    Pemerintah Daerah

Sejak 1993, wilayah Malta dibagi ke dalam 68 local councils atau localities (semacam kecamatan) tanpa adanya unsur pemerintah diantara tingkat council dan pusat. Enam districts (lima di pulau utama) dan tiga regions (dua di pulau utama) terbentuk untuk keperluan (pemungutan data) statistik. Executive secretary bertindak sebagai pimpinan eksekutif, administratif, dan keuangan dari council. Seluruh keputusan diambil secara kolektif bersama para anggota council lainnya.

7.     Politik Dalam Negeri

Sejak kemerdekaan, telah diselenggarakan 10 kali pemilihan umum setiap lima tahun. Dua partai politik, Nationalist Party dan Labour Party telah mendominasi peta politik Malta selama ini. Sampai dengan Perang Dunia II, opsi keberpihakan terhadap bahasa Italia atau Inggris mendominasi agenda politik pada tingkat nasional. Sedangkan relevansi Commonwealth (hubungan Malta dengan Inggris) mendominasi  agenda politik pada saat perumusan konstitusi Malta.

Selanjutnya, agenda politik nasional didominasi oleh pembahasan mengenai keanggotaan di UE. Keberpihakan masyarakat Malta terhadap keputusan masuk UE semakin jelas dengan kemenangan Nationalist Party pada tahun 2008 di pemilu pertama sejak Malta bergabung ke dalam UE.

8.     Politik Luar Negeri
Pada tahun 2002, Pemerintahan dibawah Nationalist Party menyelesaikan negosiasi keanggotaan Malta di UE. Lalu pada Maret 2003, referendum nasional perihal kenggotaan Malta di UE – dimana Nationalist Party dan Democratic Alternative mengkampanyekan keanggotaan tersebut sedangkan Labour Pary mengkampanyekan sebaliknya – menghasilkan keberpihakan sebanyak 53% terhadap keanggotaan Malta di UE. Malta meratifikasi traktat EU Accession pada tanggal 16 April 2003.
Malta bergabung dengan UE pada tanggal 1 Mei 2004, dan melepaskan keanggotaannya di Gerakan Non-Blok (GNB). Mata uang Euro mulai digunakan di Malta pada tanggal 1 Januari 2008.

C.     EKONOMI

1.     Perekonomian Umum

Batu limestone merupakan salah satu sumber daya utama Malta. Selain itu, keunggulan komparatif Malta terletak pada posisi geografisnya dan tenaga kerja yang produktif. Ekonomi Malta sangat tergantung dengan perdagangan internasional, manufacturing (elektronik dan pharmaceuticals), dan pariwisata. Malta memproduksi hanya 20% dari kebutuhan pangannya, dan memiliki keterbatasan pasokan air bersih, serta keterbatasan sumber energi di dalam negeri.

Walaupun memiliki potensi tinggi untuk pengembangan energi tenaga matahari dan angin, Malta hampir masih sepenuhnya menggunakan fossil yang sepenuhnya diimpor sebagai sumber energi. Alternatif lainnya adalah gagasan Italia untuk mengembangkan energi tenaga nuklir di Malta – dimana gagasan tersebut ditolak oleh masyarakat Malta.

Dengan bergabung ke UE, Malta mendapatkan keuntungan ekonomi dari segi peningkatan ekspor dan jumlah wisatawan. Dengan diiringi kebijakan perindustrian nasional seperti export-oriented investment, maka keanggotaanya di UE membuahi suatu pertumbuhan ekonomi yang pesat secara keseluruhan pada tahun 1990-an. Sebagaimana Indonesia, konsumsi pasar domestik mendorong roda perekonomian dengan dibantu oleh peningkatan pendanaan pemerintah (public spending), serta ekspor barang / komoditas maupun jasa.

Tingkat pengangguran selama ini tergolong rendah. Komposisi tenaga kerja ahli (skilled labour) semakin berkurang dan berdampak pada meningkatnya penghasilan (gaji) tenaga kerja. Distribusi tenaga kerja di Malta, 2 % bekerja di sektor pertanian, 29,6 % bekerja di sektor industri dan 68 % bekerja di sektor jasa.

Terdapat basis kuat untuk sektor manufacturing produk-produk high value-added dan pharmaceuticals. Terdapat lebih dari 250 perusahaan manufacturing asing (foreign-owned) yang bergerak di bidang ekspor. Pariwisata memberikan kontribusi terhadap GDP sebanyak 35%. Sektor perfilman juga berkontribusi banyak terhadap GDP Malta. Saingan utama Malta dalam industry perfilman adalah negara-negara Eropa Timur atau Afrika Utara.

2.     Data Umum Ekonomi

GDP

US$ 7,9 milyar (2009), €6,1 milyar (2010) €6,4 milyar (2011)

GDP per capita

US$ 17.929 (2009), €5.448 (Q2 2010)

Pertumbuhan GDP

-4% (2009), 1,7% (perkiraan untuk 2010 dan 2011)

Tingkat Inflasi

2,7% (2009); 0,8% (September 2010); 1,4% (perkiraan 2011)

Angkatan kerja

171,000 (2008), 152.500 (Juni 2010)

Angka pengangguran

6,9% (Maret 2010); 4,4% (Juni 2010)

Kekayaan alam

batu limestone

Industri

Pariwisata, elektronik, perkapalan dan perbaikan kapal, konstruksi, makanan minuman, pharmaceuticals, alas kaki, pakaian, tembakau, jasa penerbangan, jasa perbankan, jasa IT

Ekspor

US$ 3.060 juta f.o.b. (2008); US$ 2.593 juta f.o.b. (2009); €1,419.1 juta f.o.b (Januari-Agustus 2010)

Komoditi ekspor

Mesin dan peralatan transportasi, produk manufaktur, produk kimia

Negara tujuan ekspor

Jerman 13,5%; Singapura 13%; Perancis 12,2%; Amerika Serikat 9,6%;dan Inggris 8,2% (2008).

Impor

US$ -4.792 juta f.o.b. (2008); US$ -4.065 juta f.o.b. (2009); €2,275.5 juta c.i.f (Januari-Agustus 2010)

Negara asal impor

Italia 28%; Inggris 13,5%; Perancis 8,2%; Jerman 7,4%; Singapura 6,4%.

Komoditi impor utama

mesin dan peralatan transportasi, bahan mineral dan minyak pelumas, produk makanan, produk manufaktur.

D.     PERKEMBANGAN TERAKHIR

Sejak bergabung sebagai anggota UE pada bulan Mei 2004, Malta terus mengalami kesulitan dalam menangani masalah imigran dari negara-negara Afrika Utara. Pemerintah Malta secara aktif berkeinginan untuk dapat menjalin kerjasama baik di tingkat bilateral maupun internasional dalam penanganan masalah imigran. Bergabungnya Malta ke dalam UE diikuti dengan keberhentian Malta dari keanggotaan di Gerakan Non-Bloc (GNB).
Malta merupakan negara dengan situasi politik dalam negeri yang relatif stabil. Terpilihnya Dr. George Abela sebagai Presiden Malta pada tanggal 4 April 2009 semakin menunjukkan kematangan politik di Malta. Penunjukan Presiden Abela tersebut menandai pembaharuan sejarah Malta yang untuk pertama kali dalam sejarahnya Presiden berasal dari pihak oposisi dan mendapat dukungan penuh dari Parlemen. Situasi politik yang kondusif tersebut akan memperkuat posisi strategis Malta sebagai tempat persinggahan perdagangan yang penting yang menghubungkan benua Eropa dengan Asia dan Afrika.

Malta telah bergabung dalam mata uang tunggal Euro 1 Januari 2008. Berkaitan dengan ini, Malta telah dan terus  melakukan serangkaian reformasi dalam bidang ekonomi dan moneternya untuk memenuhi persyaratan yang diharuskan sebelum bergabung dengan Euro, seperti pengurangan angka defisit di bawah 3% dan penentuan rezim devisanya.

Berbagai program reformasi ekonomi ternyata mempunyai implikasi politis, yang mengakibatkan berkurangnya dukungan terhadap pemerintah. Hal ini dapat dimengerti karena kebijakan reformasi ekonomi tersebut telah membawa dampak bagi kenaikan kebutuhan hidup rakyatnya.

Dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian Malta sampai akhir tahun 2008 dinilai masih sangat minim. Sektor yang sudah mengalami pengaruh krisis keuangan adalah sektor automotif dan pariwisata. Pertumbuhan GDP Malta pada tahun 2008 adalah sebesar 2%, lebih rendah sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 akan stabil pada angka 2%.

2.     Perkembangan Perekonomian Malta

Perkembangan perekonomian Malta selama 40 tahun terakhir dapat dikatakan cukup pesat. Malta berupaya menjaga pertumbuhan GDP per tahun rata-rata sebesar 5 % sejak tahun 1990an. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan investasi di bidang infrastruktur.

Krisis keuangan global juga mempengaruhi perekonomian Malta, namun tingkat pengaruh tersebut tidak terlalu besar terhadap keseluruhan perekonomian Malta. Hal ini disebabkan karena Malta memiliki fondasi sektor keuangan yang relatif kuat sehingga Malta dapat keluar dari krisis ekonomi global.

Bagi Malta, sektor yang memiliki dampak langsung akibat krisis keuangan global hanyalah sektor pariwisata. Sekalipun ekonomi Malta melemah akibat krisis ekonomi global, Komisi Eropa memperkirakan ekonomi Malta tahun 2009  masih dapat tumbuh sebesar 0,7 %. Sedangkan dampak lain yang terjadi akibat krisis keuangan global adalah adanya defisit anggaran lebih dari 3 % threshold yang telah ditetapkan oleh Komisi Eropa. Komisi Eropa juga memperkirakan bahwa defisit anggaran Malta akan berkurang pada tahun 2010.

GDP Malta tahun 2009 sebesar  USD 7,9 milyar menurun dibandingkan tahun 2008, yang mencapai USD 8,34 milyar. GDP per capita tahun 2009 sebesar USD 17.929, menurun dibandingkan GDP per capita tahun 2008  sebesar USD 20.202. Tingkat inflasi tahun 2009 sebesar 1,8 %, menurun dibandingkan tahun 2008 sebesar 4,2 %. Selama periode Juli 2009 – Juli 2010 angka pengangguran di Malta turun dari 7,3% menjadi 6,5%. European Travel Commission (ETC) mengatakan bahwa jumlah mengangguran di Malta pada bulan Juli 2008 adalah sebanyak 6000 dan naik menjadi 7500 ketika puncak krisis, tetapi jumlah tersebut berhasil turun menjadi 6800 saat ini

Perekonomian Malta ditopang oleh industri Pariwisata, yang memberikan kontribusi sebesar 30 % dari GDP Malta. Kedatangan turis ke Malta rata-rata mencapai 1 juta orang per tahun (lebih dari 2 kali penduduk Malta yang berjumlah  sekitar 414.000 jiwa). Sektor manufaktur (elektronik dan produk-produk farmasi) memberikan kontribusi sebesar 20 % dari GDP; dan 75 % dari total ekspor dan bisnis di sektor keuangan memberikan kontribusi kepada GDP Malta sebesar 13 %. Malta tidak memiliki sumber-sumber energi mineral, sehingga sangat tergantung dari negara-negara lain di kawasan.

Berdasarkan hasil survey index of economic freedom tahun 2008, score Malta 66.1/100. Posisi Malta adalah moderately free dan posisi Malta untuk tingkat dunia berada diurutan 47 dari 179. Sedangkan posisi Malta untuk tingkat kawasan, Malta termasuk negara Miskin, yaitu berada di urutan 24 dari 44.

Karena terletak di kawasan Mediterania, Malta sangat tergantung dengan negara-negara di kawasan Eropa Selatan dan Afrika Utara, khususnya dengan Libya. Malta memiliki hubungan politik dan ekonomi yang sangat baik dengan Libya.

Neraca Perdagangan RI-Malta

(Nilai : Ribu US$ – Sumber Kemdag)